"Negara tidak boleh menyerahkan otoritas kepada WHO," tulis Musk, yang akun Twitternya memiliki lebih dari 132 juta pengikut, menanggapi video senator sayap kanan Australia Malcolm Roberts yang mengkritik badan kesehatan PBB tersebut.
Cuitannya pun dengan segera dibalas oleh Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia dengan tegas membantah hal yang disampaikan Musk.
"Negara-negara tidak menyerahkan kedaulatan kepada @WHO," Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mentweet sebagai tanggapan. "#PandemicAccord tidak akan mengubah itu. Kesepakatan itu akan membantu negara-negara untuk lebih menjaga diri dari pandemi," tambahnya.
Dalam komentar terpisah pada konferensi pers mingguan WHO pada Kamis (23/3), Tedros mengatakan klaim bahwa perjanjian pandemi akan membuat negara-negara melepaskan kekuasaan kepada WHO adalah 'salah' dan 'berita palsu'.
"Jika ada politisi atau pebisnis, atau siapa pun yang bingung tentang apa itu kesepakatan pandemi dan bukan, kami akan dengan senang hati mendiskusikan dan menjelaskannya," kata Tedros, merujuk pada komentar Musk dikutip dari Reuters.
Sejak COVID-19 pertama kali muncul lebih dari tiga tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluhkan infodemik misinformasi dan disinformasi seputar pandemi.
Kadang-kadang badan PBB itu menjadi sasaran langsung serangan semacam itu, dengan beberapa komentator menuduhnya berusaha merebut kebijakan kesehatan dari pemerintah, terutama sejak negosiasi internasional antara negara-negara anggota dimulai mengenai perjanjian pandemi baru untuk menghindari dan menangani wabah di masa depan.
(kna/kna)