.webp)
Jepang kini diterpa penurunan populasi imbas rendahnya angka kelahiran. Di balik situasi tersebut, pemerintah menyoroti, banyak warga Jepang tidak mau melahirkan dan membesarkan anak. Apa alasan di baliknya?
Sebuah survei pemerintah baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar 1,5 juta orang telah menarik diri dari masyarakat dan lebih suka menjalani sebagian besar hidup mereka di dalam apartemen. Dari temuan tersebut, pemerintah menyoroti, penurunan angka kelahiran di Jepang tidak hanya dipicu oleh keengganan warga untuk memiliki anak, melainkan juga karena kuatnya budaya menyendiri.
Survei tersebut mengungkapkan, sebagian masyarakat Jepang hanya meninggalkan apartemen untuk keperluan membeli makanan. Selebihnya, mereka lebih suka mengurung diri dalam ruangan dalam waktu yang lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, survei yang dilakukan oleh perusahaan farmasi menemukan, alasan warga Jepang tidak ingin memiliki dan membesarkan anak umumnya berkenaan masalah ekonomi, kendala dalam mengasuh sang anak, dan beban dalam melahirkan.
Dikutip dari The Mainichi, dalam survei yang dilakukan oleh Rohto Pharmaceutical Co tersebut, terdapat 400 responden berusia 18 hingga 29 tahun. Sebanyak 49,4 persen warga jepang mengaku tidak menginginkan anak. Selain itu, diketahui bahwa 53 persen pria dan 45,6 wanita tidak ingin menjadi orang tua. Alasannya, yakni biaya hidup yang tinggi dan kecemasan tentang masa depan Jepang.
Sebelumnya, pemerintah Jepang juga menyoroti penurunan drastis angka kelahiran di negara tersebut. Diketahui, jumlah bayi yang lahir di Jepang pada 2022 turun ke rekor terendah baru selama tujuh tahun berturut-turut, mencapai di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan upaya dalam kenaikkan angka kelahiran kini merupakan prioritas tertinggi. Menurutnya, pada tahun 2030, jumlah anak muda di Jepang hanya setengah dari jumlah saat ini.
"Pada tahun 2030-an, populasi muda di Jepang akan menurun dua kali lipat dari angka saat ini. Enam hingga tujuh tahun ke depan akan menjadi kesempatan terakhir untuk membalikkan angka kelahiran yang menurun," ungkap Kishida.
Pemerintah Jepang lebih lanjut berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan meluncurkan Badan Anak dan Keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengawasi kebijakan anak, pelecehan anak dan kemiskinan yang terjadi di negara Jepang.
Perusahaan farmasi melalui survei pada 2022 menemukkan bahwa 48,1 persen pria dan wanita memiliki kerja sama untuk melakukan upaya kesuburan guna memiliki seorang anak. Penelitian ini mencakup 800 pasangan yang menikah pada usia 25 hingga 44 tahun.
Berdasarkan angka tersebut, ditemukan ada penurunan angka kelahiran yang signifikan sejak 2020. Pejabat perusahaan tersebut menganggap bahwa orang-orang menghabiskan sedikit waktunya dengan pasangan akibat pandemi COVID-19.
Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mendongkrak angka kelahiran adalah menaikkan premi asuransi sosial untuk membiayai langkah-langkah yang belum terjadi sebelumnya. Pemerintah berharap, kenaikan premi ini bisa mengimplementasi semua item dalam draf untuk mengatasi anjloknya angka kelahiran.
"Kami akan mempertimbangkan bagaimana mendanai anggaran untuk kebijakan anak secara stabil dengan cara yang melibatkan seluruh masyarakat, sambil melihat hubungannya dengan program asuransi sosial dan peran pemerintah pusat dan daerah," kata Kishida kepada komite audit dalam rapat di DPR, dikutip dari Japan Times, Sabtu (8/4).
Melakukan upaya tersebut, pemerintah memerlukan dukungan dari dunia usaha yang dikhawatirkan terkena imbasnya dalam kenaikan premi tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga memerlukan dukungan dari pasangan yang telah memiliki dan membesarkan anak.
Pemerintah berharap agar upaya ini membuat masyarakat Jepang mendukung pengasuhan anak dan konsep tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas.
Simak Video "Video: Merebaknya 'Rokok Zombie' di Jepang, Picu Kejang-Hilang Kesadaran"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/vyp)
