.webp)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kelakar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal tiup polusi udara Ibu Kota nihil empati. Padahal, dalam kasus ini, banyak masyarakat berada di bawah ancaman kesehatan serius imbas polusi.
Ia mencontohkan, kasus di Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ratusan orang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), masalah mata, hingga penyakit kulit imbas polusi dari aktivitas industri dan bongkar muat batubara.
"Kelakar tersebut menunjukkan Pemprov tidak memiliki empati terhadap masyarakat Jakarta yang tengah menghadapi ancaman kesehatan akibat polusi udara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hal dasar manusia yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk hak atas udara yang sehat," tutur Pengkampanye WALHI Jakarta Muhammad Aminullah dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Rabu (14/6/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan ini dinilai tak lantas 'kelar' dengan memperbanyak kendaraan listrik. Lantaran listrik di Indonesia masih bergantung pada batubara.
"Polusinya sama saja. Bahkan dengan kendaraan listrik, tambang nikel di daerah-daerah Indonesia menjadi marak. Konflik masyarakat dengan tambang nikel juga sudah banyak terjadi. Kami menilai kendaraan listrik hanyalah bentuk pemanfaatan permasalahan lingkungan untuk dijadikan keuntungan segelintir kelompok. Persoalan lingkungan, dalam hal ini polusi udara dijadikan komoditas bisnis untuk menguntungkan segelintir kelompok tersebut," klamnya.
Ia juga menyoroti perencanaan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Rencana baik tersebut sayangnya beberapa kali kerap dialihfungsikan untuk lahan 'ladang' komersil, alih-alih mempertahankan RTH.
Menurutnya, perlu audit aktif dari Pemprov DKI untuk sejumlah bangunan yang dulunya merupakan kawasan hijau dan sudah habis masa izinnya, untuk 'dieksekusi'.
"Jakarta sudah kehilangan sekitar 22 ribu hektar RTH dalam 40 tahun terakhir," tuturnya.
WALHI menilai Pemprov DKI selama ini tidak serius dan benar-benar paham dalam memberantas polusi udara yang belum kunjung teratasi.
"Pada intinya, respons pemerintah terkait polusi udara saat ini telah menunjukkan bahwa mereka tidak paham bagaimana cara mengatasi persoalan lingkungan. Sebelum-sebelumnya, rencana penghapusan subsidi TJ, penyesuaian tarif KRL, pengurangan anggaran jalur sepeda, sampai penggusuran trotoar di Jalan Santa, sudah menunjukkan bagaimana mereka benar-benar tidak paham cara mengatasi polusi udara," lanjut dia.
"Ditambah saat ini di mana PJ gubernur merespons polusi udara dengan bercanda," pungkasnya.
(naf/kna)
