.webp)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kasus polusi udara di sejumlah wilayah, khususnya Jabodetabek.
Ia menyebut DPR RI tak segan-segan membentuk panitia khusus (pansus) jika pemerintah tak serius menangani masalah polusi udara.
"Kalau pemerintah tidak serius, kita sudah ngomong di sini. Teman-teman banyak yang mengusulkan, mau pansus, kita pansusin saja. Teman-teman komisi lain setuju kok, kita bikin pansus biar pemerintah serius," kata Charles dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Rabu (30/8/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menilai koordinasi kementerian/lembaga pemerintah sejauh ini belum berjalan dengan baik untuk mengatasi masalah polusi udara. Menurutnya, justru kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan aksinya.
Charles pun mencontohkan saat Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ingin Indonesia meniru China melalui alat pemantauan kualitas udara real time yang dipasang di sejumlah titik.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) justru tak sepakat dengan ide tersebut. Namun, lebih setuju jika hanya menempatkan satu alat canggih yang akan dipasang di sekitaran GBK.
"Jadi diskusi di internal pemerintah saat ini seperti apa sih? Kalau tadi kita lihat strategi yang disampaikan Pak Menteri itu diadopsi dari China, tetapi ini kan bukan policy resmi dari pemerintah, ini kan pemikiran Pak Menkes," ujarnya
Charles mengaku prihatin lantaran banyak kebijakan di Indonesia yang diambil menggunakan pola pemadam kebakaran. Artinya, baru mendapatkan respons ketika ditemukan permasalahan genting atau viral di masyarakat.
"Karena viral, jadi dicoba seolah pemerintah tegas. Nah, saat ini seperti apa policy pemerintah? apakah sudah ada tim bersama. Kalau saya Presiden, saya akan menunjuk Pak Menkes untuk menjadi penanggung jawab masalah ini begitu," ujarnya.
(suc/naf)
