IDI Heran 3 Capres Tak Bahas Alkes-Farmasi, 90 Persen Bahan Obat RI Masih Impor

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi menyayangkan tidak ada satupun calon presiden yang menyinggung masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia yang masih relatif mahal. Padahal, hal ini menjadi problem utama di tengah kemandirian alat kesehatan dan farmasi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari banyak negara lain.

Menurut dr Adib, bahan baku obat bahkan masih impor hingga di angka 90 persen.

"Ini tiga-tiganya nggak membahas bahwa problem pembiayaan kesehatan di kita itu mahal, karena farmasi dan alat kesehatan belum menjadi program pemerintah yang diprioritaskan meskipun ada bahasa ketahanan kemandirian alkes, dalam praktiknya pajak, impor masih tinggi, 90 persen lebih bahan baku itu impor," beber dr Adib saat ditemui detikcom, Minggu (4/2/2024).

"Pajak produksi ada juga, pajak distribusi ada juga, nah itu yang kemudian menjadi konsep kita perlu ada tata kelola regulasi," sorotnya.

Hal tersebut juga sempat disinggung Ketua Umum Gakeslab Indonesia Rd Kartono Dwidjosewojo. Siapapun presiden yang nantinya terpilih, meningkatkan kemandirian produksi alat kesehatan dalam negeri sangat penting.

Terbukti dari pengalaman penanganan wabah COVID-19, Indonesia terpaksa menunggu impor alkes dari banyak negara yang juga tengah menghadapi wabah serupa, sehingga ada keterlambatan diagnosis dan penanganan.

Idealnya, suatu negara mampu memproduksi mandiri alkes dan bahan baku sebesar 60 persen dari yang dibutuhkan.

"Tentunya titipan kami siapapun pemenangnya utamakan produksi dalam negeri, dari 3 cawapres tersebut selalu membicarakan mengenai kesehatan. Bagaimana kita mau maju kalau kita sendiri tidak dapat memproduksi dalam negeri, untuk lebih baik lagi," beber Kartono saat ditemui detikcom di Mercure Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

"Karena kalau kita terus menerus membeli dari impor, kita tidak akan mungkin bisa bertahan. Karena seluruh dunia saat ini, seperti contoh kemarin, waktu ada COVID-19, kita setiap negara memproduksi untuk dirinya sendiri, baru setelah mereka dalam negerinya terpenuhi, akan ekspor, kita tidak mau itu terulang lagi," sorotnya.