.webp)
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan medical check-up gratis yang akan menyasar kurang lebih 500 juta penduduk dalam masa pemerintahannya di lima tahun ke depan. Tahap pertama, fokus pemerintah era Prabowo-Gibran akan memprioritaskan skrining tuberkulosis (TBC).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut anggaran untuk skrining TBC gratis tersebut mencapai Rp 5 triliun.
"Ini dicantumkan sudah pada rencana pemerintahan berikutnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Targetnya tahun depan itu 52 juta penduduk," kata Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana ini disambut positif sejumlah pakar termasuk pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia. Berkaca pada banyak negara maju seperti Jepang hingga Korea Selatan, beban pembiayaan kesehatan relatif berkurang bila fokus pemerintah berada di preventif atau pencegahan.
"Wacana kebijakan ini secara umum bisa dianggap tepat terutama jika menyasar masyarakat umum yang berisiko tinggi, berisiko TBC, hipertensi, diabetes dan penyakit lainnya, karena Indonesia mengalami beban penyakit menular dan tidak menular tinggi antara lain diabetes 3 besar, TBC juga 3 besar di dunia."
Menurut Dicky, ini adalah contoh Indonesia tengah menghadapi double burden disease, yang bila tidak dicegah, akan semakin 'membludak'. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang perlu dipertimbangkan.
Kesiapan Faskes-Nakes
Kesiapan fasilitas kesehatan hingga tenaga kesehatan perlu menjadi catatan utama demi memastikan medical check-up massal berjalan dengan baik. Menurutnya, jangan sampai penyediaan alat melalui dana yang dikucurkan terbengkalai karena ketidaksiapan dua aspek utama tersebut.
Dicky menilai Rp 5 triliun relatif cukup untuk pembiayaan skrining TB lebih dari 50 ribu orang.
"Skrining TB dimungkinkan dilaksanakan karena biayanya relatif rendah terutama kalau pemeriksaan dahak dan hanya beberapa kasus foto thorax atau rontgen," komentar Dicky.
Prioritas Sasaran
Spesifik untuk skrining TBC, kelompok sasaran yang perlu mendapat fasilitas skrining gratis tersebut adalah usia produktif yang berada di wilayah padat penduduk, sektor ventilasi terbatas, juga orang dengan kondisi imunitas rendah atau gangguan imunitas tubuh.
"Kemudian kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak," sambungnya.
Tunjuk BPJS Jadi 'Penanggung Jawab'
Menurutnya, pihak yang tepat mengelola anggaran Rp 5 triliun untuk kebutuhan skrining gratis TBC adalah BPJS Kesehatan lantaran memiliki jaringan yang luas.
"BPJS bisa jadi aktor yang tepat untuk mengelola anggaran ini, karena mereka sudah memiliki sistem infrastruktur dan jaringan yang luas, namun BPJS juga harus memperkuat operasional dan manajemen keuangan mereka sehingga ketika dibebankan implementasi program baru ini perlu dilaksanakan," lanjut Dicky.
BPJS juga disebutnya perlu mendapatkan dukungan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan RI hingga Bappenas. Keterlibatan lembaga global seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga dinilai Dicky bisa membantu berjalannya program medical check up gratis.
NEXT: Selain TBC, Penyakit Apa yang Perlu Jadi Prioritas?
Selain TBC, Dicky menyebut skrining penyakit lain yang perlu menjadi prioritas adalah diabetes hingga hipertensi. Ancaman kedua penyakit tersebut relatif tinggi dengan masing-masing prevalensi kasus di Indonesia konsisten berada di atas 10 persen.
"Kalau bisa tiga itu, wah akan sangat bagus mengurangi beban ke depan," tukasnya.
"Tambahan lagi, skrining kanker, prioritas jenis kanker serviks bahkan mungkin kanker payudara karena menjadi penyumbang kematian jenis kanker terbanyak," tutupnya.
