Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah tergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Per 1 April 2025, persentase masyarakat yang tergabung dalam program JKN mencapai 98,3 persen.
"Sebagai informasi per 1 April 2025 jumlah peserta mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13% dari total penduduk. Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan," ungkap Ghufron ketika ditemui awak media di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Menurut Ghufron ada banyak faktor yang membuat jumlah kepesertaan JKN atau Universal Health Coverage (UHC) berkembang pesat. Salah satunya adalah kemudahan yang ditawarkan oleh program JKN.
Ia menuturkan masyarakat yang terdaftar dalam program JKN bisa berobat gratis di fasilitas kesehatan hanya menggunakan KTP. Ia lantas membandingkan dengan negara ASEAN lain, seperti Malaysia, yang belum sepenuhnya melakukan hal tersebut.
"Di Malaysia pakai KTP bisa untuk rumah sakit kerajaan atau pemerintah, untuk rumah sakit swasta belum bisa. Di Indonesia dulu rumah sakit swasta dulu ogah-ogahan, sekarang masih ada, sedikit, tapi secara umum sudah bekerja sama dengan BPJS," sambungnya.
BPJS Kesehatan juga baru saja melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum RI. Dalam nota kesepahaman, kerja sama yang akan dilakukan meliputi sosialisasi, publikasi, edukasi, hingga pertukaran data dan informasi yang relevan.
Harapannya dengan kerjasama ini, nantinya kekurangan 2 persen kepesertaan JKN bisa dipenuhi seluruhnya.
"Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru maupun kepatuhan dari peserta maupun pemberi kerja dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan," tandasnya.
Simak Video "Video Dirut BPJS Kesehatan Bicara soal Rencana Pemutihan Tunggakan"
(avk/naf)