.webp)
Pemerintah Jepang berencana menanggung biaya persalinan sebagai upaya membalikkan penurunan populasi dan menyusutnya jumlah pekerja pembayar pajak.
Diberitakan Japan Times, Kamis (15/5), sebuah panel pakar yang bertugas mengkaji cara-cara untuk meringankan beban keuangan orangtua baru merekomendasikan pemerintah agar membebaskan biaya persalinan standar.
"Menyusul proposal tersebut, kementerian kesehatan akan mencari cara untuk mewujudkan sistem seperti itu," tulis laman tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persalinan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional di Jepang. Pemerintah memberikan subsidi hingga 500 ribu yen atau sekitar Rp 56,7 juta kepada perempuan yang melahirkan, tetapi pengeluaran tersebut tidak menutupi biaya penuh dalam sekitar 45 persen kasus, menurut data yang dikumpulkan dari Mei 2023 hingga September 2024.
Proposal tersebut mengikuti paket kebijakan perawatan anak yang diadopsi pada tahun 2023 untuk membalikkan penurunan angka kelahiran di Jepang dengan mendukung keluarga dengan anak kecil dan membantu meningkatkan keuangan mereka.
Kelahiran di Jepang mencapai rekor terendah pada tahun 2024, sebuah tanda yang mengkhawatirkan bagi pemerintah. Jumlah bayi baru lahir turun menjadi 720.988 tahun lalu, mencapai rekor terendah dalam sejarah yang dimulai sejak tahun 1899 dan memperpanjang penurunan selama sembilan tahun, menurut kementerian kesehatan.
(kna/kna)
