Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto. Program itu adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak sekolah di Indonesia.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr Hikari Ambara Sjakti, SpA, Subsp Hema-Onk(K), mengungkapkan cek kesehatan rutin ini dapat menjadi salah satu deteksi dini berbagai masalah kesehatan pada anak. Mulai dari malnutrisi, anemia, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, infeksi, atau penyakit kronis lainnya.
"IDAI berharap program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk anak usia sekolah yang sangat baik ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata pada semua anak Indonesia dan bukan hanya di sekolah-sekolah perkotaan atau daerah dengan fasilitas kesehatan memadai," tutur dr Hikari dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (8/8/2025).
"Karena Program PKG dilakukan melalui sekolah, maka perlu juga dipikirkan bagaimana untuk menjangkau anak putus sekolah," sambungnya.
dr Hikari juga mendorong agar hasil pemeriksaan dari program ini dapat disertai dengan rujukan ke fasilitas kesehatan lain. Misalnya seperti ke puskesmas atau rumah sakit, terutama bagi anak yang kurang mampu untuk membantu terkait biaya dan aksesnya.
Selain itu, kesiapan infrastruktur harus diperhatikan. Sebab, masih banyak daerah yang memiliki keterbatasan dari alat pemeriksaan dasar, seperti timbangan, stadiometer, atau alat ukur hemoglobin.
Menurut dr Hikari, hal ini yang membuat cek kesehatan sering terbatas pada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, tanpa pemeriksaan lanjutan seperti tes hemoglobin (untuk anemia), pemeriksaan kesehatan gigi-mulut, atau skrining gangguan mental.
"Tentunya ini akan mengurangi efektifitas program tersebut. Dalam jangka panjang, beberapa penyakit penting juga diharapkan menjadi bagian dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis seperti skrining thalasemia yang pembiayaannya sangat besar. Skrining thalasemia sangat penting untuk mencegah terjadinya sakit thalasemia sehingga akan sangat mengurangi pembiayaan kesehatan," tuturnya.
(sao/naf)