Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menolak ide skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai. Pasalnya, skema MBG yang kini digunakan sudah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema)," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Menurut Dadan, dampak dari program MBG ini sudah menciptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat. Ini karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan baku dari para pelaku usaha di sekitar mereka.
"Jadi Anda harus tahu dengan 3.000 orang, itu adalah menciptakan new demand (permintaan baru) dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," kata Dadan.
Usulan dari DPR RI
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik. Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP Badan Gizi Nasioal (BGN) oleh SPPG.
Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satu pola yang dia usulkan adalah memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.
"Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025), dikutip dari detikFinance.
Simak Video "Video: Data Kasus Keracunan MBG Kini Terpusat di Kemenkes"
(naf/kna)