.webp)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat hampir 12 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data ini didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR.
Aplikasi SKDR digunakan untuk mendeteksi dan memantau tren penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) secara cepat. Sistem ini mengeluarkan peringatan, jika kasus melebihi batas ambang, sehingga petugas dapat mengambil tindakan respons dini untuk mencegah KLB.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya menjelaskan total jumlah kasus tersebut didapatkan dari data yang dihimpun hingga 5 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai sore kemarin, kita sudah memiliki kasus kejadian laporan dari SKDR sekitar 119 kejadian dengan 11.660 kasus. Cut off-nya jam kemarin pukul 17.00 WIB, yang terakhir di Karanganyar, Kuningan, Kabupaten Purworejo dan juga Temanggung," terang Sumarjaya dalam webinar, Senin (6/10/2025).
BACA JUGA:
Adapun 199 kejadian luar biasa keracunan MBG dari SKDR ini didapatkan dari 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Menurut Sumarjaya, tren mingguan KLB keracunan pangan MBG puncaknya terjadi di minggu ke-39.
Dengan adanya aplikasi SKDR ini, Sumarjaya berharap bisa menjadi solusi untuk mendeteksi adanya kasus serupa di seluruh Indonesia.
"Pada minggu 39 ya, cukup banyak sekali. Tetapi, ini kita berharap nanti dengan manfaat dari bagaimana solusi dan strategi dan upaya kita lakukan, supaya data bisa satu pintu. Sistem sudah bisa diatur dengan baik dan nanti bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder," jelas Sumarjaya.
Dari pemaparan data SKDR, Sumarjaya menunjukkan tiga provinsi tertinggi yang mengalami keracunan pangan MBG. Itu terdiri dari Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan DI Yogyakarta (13 kejadian).
Sejauh ini, Sumarjaya menyebut belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan keracunan pangan berulang. Tetapi, terdapat kecamatan dengan kejadian keracunan pangan berulang.
Lewat data SKDR, terungkap semua SPPG yang mengalami kejadian keracunan pangan belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Ia berharap, lewat menu baru pada aplikasi SKDR Kemenkes, data soal kasus keracunan MBG dapat diakses melalui satu pintu.
"Sehingga nanti data itu benar-benar satu data, yang tidak berbeda-beda data. Baik itu dari daerah, kabupaten, provinsi, nasional, maupun stakeholder lainnya," pungkas Sumarjaya
Simak juga Video: Keracunan MBG Layak Ditetapkan Jadi KLB
