Sebuah unggahan di platform X viral setelah memperlihatkan foto salah satu rumah sakit di Malaysia yang memiliki ruangan khusus untuk pasien Indonesia.
"Tadi buat medical check up kat Sunway. They even have a special office for Indonesian patients now," tulis salah satu akun, dikutip Senin (29/12/2025).
Unggahan tersebut menuai beragam respons warganet. Tidak sedikit dari mereka mempertanyakan kualitas layanan kesehatan dalam negeri, sementara yang lain menilai fenomena ini sebagai bukti kuat masih banyak masyarakat Indonesia memilih berobat ke luar negeri.
Prof Tjandra Yoga Aditama, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
"Fenomena ini tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Kita perlu pendekatan ilmiah yang sistematis dan berbasis bukti," kata Prof Tjandra kepada detikcom, Senin (29/10).
Menurut Prof Tjandra, langkah pertama yang paling penting adalah melakukan analisis ilmiah yang mendalam untuk memahami alasan masyarakat Indonesia memilih berobat ke luar negeri.
"Kenapa masyarakat berobat ke luar negeri harus dianalisis dengan kaidah ilmiah yang baik dan benar. Dengan pendekatan evidence-based, kita bisa mengetahui penyebab sebenarnya dan jalan keluarnya," ujarnya.
Tanpa data dan analisis berbasis bukti, lanjut dia, diskusi publik hanya akan berputar pada asumsi dan emosi, tanpa menghasilkan solusi nyata.
Prof Tjandra juga menekankan peningkatan mutu layanan rumah sakit dalam negeri harus dilakukan secara konsisten dan berkala. Indonesia disebutnya sudah memiliki sistem akreditasi nasional, bahkan sebagian rumah sakit telah mengantongi akreditasi internasional.
"Kalau sudah mencapai derajat akreditasi tertentu tapi pelayanan masih dianggap belum baik, maka perlu dicek. Apakah sistem jaga mutu berkelanjutan yang belum berjalan, atau justru sistem akreditasinya yang belum menjamin mutu layanan," jelasnya.
Pesan Hindari Saling Menyalahkan
Isu berobat ke luar negeri kerap memunculkan polemik antara pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan di lapangan. Menurut Prof Tjandra, kondisi ini justru kontraproduktif.
"Menjaga keharmonisan antara penentu kebijakan publik dan pelaksana pelayanan kesehatan itu penting. Kalau saling menyalahkan, atmosfernya jadi tidak sehat dan tidak membantu perbaikan layanan," katanya.
Ia menilai, perbaikan sistem kesehatan hanya bisa berjalan jika semua pihak duduk bersama dan berbicara dalam kerangka solusi.
(naf/naf)