IBI Tolak Tuduhan Sebagai Agen Susu Formula

Jakarta - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menilai pemerintah kurang memikirkan pembenahan fasilitas untuk menunjang program ASI eksklusif. RPP ASI dinilai justru menggiring isu susu formula, sehingga mendiskreditkan peran bidan dalam menyukseskan program ASI eksklusif.

Ketua IBI, Dra Harni Koesno mengakui memang tidak mudah bagi para bidan untuk menyukseskan program ASI (Air Susu Ibu) eksklusif terutama di daerah-daerah pelosok. Infratruktur dan fasilitas yang kurang memadai dinilainya sebagai kendala paling utama.

Harni mengatakan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan, serta sarana kesehatan bagi ibu dan bayi, masih minim. Kebanyakan tenaga serta sarana tesebut hanya tersedia di wilayah perkotaan dan belum menjangkau hingga daerah pelosok.

Contohnya di Bogor, Jawa Barat, dari 426 desa yang ada di wilayah tersebut hanya 224 desa yang memiliki bidan dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini dinilai kurang memadai sehingga ketika ada kasus ibu kesulitan memproduksi ASI, para bidan kesulitan mencari rujukan dokter untuk memecahkan masalah.

"Tidak mudah melakukan usaha tersebut, melihat Indonesia memiliki tantangan berupa kondisi geografis, budaya, sosial, serta ekonomi," kata Harni dalam siaran pers yang diterima detikHealth, Selasa (7/12/2010).

Peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dinilai masih sangat kurang meski saat ini Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ASI Eksklusif tengah dirancang. Bahkan Harni menilai, RPP tersebut malah menggiring isu susu formula sehingga mendiskreditkan peran para bidan.

Bidan sebagai alat utama dalam membantu kelahiran justru dituduh sebagai agen promosi dan distribusi susu formula untuk menggantikan ASI. Padahal kenyataannya, hal itu terpaksa dilakukan karena kurangnya fasilitas.

"Dari pada menuduh yang tidak benar, lebih baik mereka ikut memikirkan pembangunan infrastruktur pendukung program ASI eksklusif yang merata dan murah, salah satunya melalui klinik laktasi" tambah Harni.

IBI menilai tuduhan tersebut telah mengabaikan adanya kode etik profesi bidan yang telah mengatur dengan ketat seluruh bidan sebagai tenaga profesional yang terdidik. (up/ir)