detikhealth

Resistensi Antibiotik Bukan Hanya PR Indonesia

Riris Septi Arimbi - detikHealth
Selasa, 09/05/2017 10:35 WIB
Resistensi Antibiotik Bukan Hanya PR IndonesiaFoto ilustrasi antibiotik: Thinkstock
Surabaya, Resistensi antibiotik telah menjadi persoalan global. Jangankan Indonesia, negara-negara maju pun kewalahan mencari cara untuk mengurangi penggunaan antibiotik di masyarakatnya.

Diungkapkan dr Hari Paraton, MD, SpOG(K), Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA), hanya ada sedikit negara yang bisa, seperti Belanda, Norwegia, Swedia dan Jerman.

"Prancis, Portugal, Spanyol itu sama dengan Indonesia. Masyarakatnya juga peminum antibiotik. Mereka pun kewalahan untuk mengedukasi masyarakatnya," katanya dalam Pfizer Press Circle (PPC) tentang Resistensi Antibiotik di Hotel Wyndham Surabaya beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, banyak dokter di Indonesia yang tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait resistensi antibiotik.

Kalaupun harus mengadakan pelatihan, biaya yang dibutuhkan tentu akan sangat besar mengingat Indonesia memiliki sedikitnya 103.000 dokter umum dan 35.000 lebih dokter spesialis yang tersebar di 2.600 rumah sakit dan 9.700 puskesmas.

Solusinya, dr Hari dan timnya meminta agar Kementerian Kesehatan selalu menyelipkan isu tentang resistensi dalam setiap pertemuan ilmiah yang diselenggarakan organisasi profesi, tepatnya sejak tahun 2014.

"Setelah kita teliti kok masih naik, jadi angka resisten di RS itu kisarannya 49-84 persen. Bisa dibilang hampir nggak mempan karena rata-rata udah multiresisten," jelasnya.

Meski demikian, dr Hari merasa cukup puas karena setidaknya timnya telah berhasil mengumpulkan seluruh organisasi profesi untuk menandatangani pakta perjanjian terkait pemberian antibiotik. Timnya juga berhasil mengegolkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 tahun 2015 tentang penggunaan antibiotik secara bijak, yang telah digodok sejak tahun 2012.

Namun diakuinya, untuk implementasinya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Di Thailand, mereka juga sudah bosen ngandani (mengarahkan, red) dokter karena banyak yang tidak patuh. Akhirnya mereka membuat program namanya ASU (Antibiotic Smart Use), di mana masyarakatnya yang dipinterkan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Anak sekolah pun diajari supaya menolak pemberian antibiotik dari dokter," papar dr Hari.

Baca juga: Apa yang Terjadi Ketika Tubuh Sudah Tidak Mempan Diberi Antibiotik?

Tantangan lain datang dari sulitnya mengatur peredaran obat antibiotik di Indonesia. Seperti halnya di India, untuk memudahkan masyarakat awam agar dapat membedakan obat antibiotik dengan yang bukan adalah dengan memberikan strip berwarna merah pada kemasan obat antibiotik.

"Indonesia masih belum bisa saya kira. Kalaupun toh nanti dikasih strip merah, dokter masih bisa dipuyerke (mengubah tablet ke dalam puyer, red). Indonesia itu sampai jadi bahan ejekan karena puyer karena di mana-mana sudah dilarang tapi kita belum bisa," tandasnya.

Sejauh ini timnya juga telah mengusulkan agar obat antibiotik yang beredar di Indonesia diberi kode (coding) tertentu, namun lagi-lagi mereka terbentur pada urusan administrasi.

Hal ini karena menurut dr Hari, usulan pengajuan label pada obat sudah bukan menjadi ranah Kementerian Kesehatan lagi, melainkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Tapi ini sudah diproses kok," imbuhnya.

Baca juga: Begini Asal Mula Terjadinya Resistensi Antibiotik(lll/up)


 
Foto Terkait

Konsultasi Kesehatan Kirim KonsultasiIndeks



Kalkulator Sehat indeks »
Database Dokter Obat Penyakit