Oleh karena itu dukungan pemerintah daerah (pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS dan mencapai UHC ini sangat strategis. Salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS.
"Dari 514 kabupaten-kota ini tidak semua bisa memiliki Jamkesda, hanya ada 496. Nah dari 496 itu, 493 sudah bergabung. Jadi kita tuh 99,4 persen sudah terintegrasi," kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fachmi Idris pada acara UHC Award di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Rabu (23/5/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah 4 provinsi dan 120 kabupaten-kota di Indonesia mencapai UHC lebih dini di awal 2018, dan mendapat apresiasi berupa penghargaan oleh BPJS. Salah satunya adalah kota Semarang.
"Kami sudah mengintegrasikan, sehingga semua biaya kesehatan ditanggung pemerintah. Namun bagi yang baru mendaftar saja di kelas 3 BPJS," ungkap Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pemkot Semarang Ayu Entys.
Selain Semarang, kota Payakumbuh juga mendapat penghargaannya hari ini, karena menjadi salah satu dari 3 kota di Prov. Sumatera Barat yang berhasil mencapai target UHC yaitu 95 persen pada April lalu.
"Saat ini kami 96 persen, menjadi salah satu kota di Sumbar yang lebih dari 95 persen target," tutur Suhedri Busli, protokoler humas walikota Payakumbuh.
Fachmi mengharapkan dengan sekitar 76 persen wilayah di Indonesia yang telah sukses mencapai UHC lebih dini akan menjadi contoh baik bagi kabupaten dan kota lainnya.
"Sudah ada yang berkomitmen, sudah ada yang tanda tangan bahwa 2018 akan mencapai UHC. Nah sisanya kami harapkan 2019 sudah mencapai itu," pungkasnya.











































