Riset UI Sebut 80 Persen Perokok Setuju Harga Rokok Naik

Jakarta - Penyakit yang disebabkan oleh tingginya konsumsi rokok di Indonesia disebut-sebut berkontribusi terhadap defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan tersebut membuat Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJI-UI) melakukan survei, dan menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Untuk menutupi defisit anggaran JKN, pemerintah disarankan untuk meningkatkan harga cukai tembakau.

Baca juga: Solusi Defisit BPJS, Usulan 'Pajak Dosa' dari Cukai Rokok Menguat

Dari tahun 2013 sampai 2017 BPJS Kesehatan harus menanggung sekitar 50 triliun rupiah untuk penyakit yang diakibatkan oleh rokok seperti stroke, kanker, ginjal dan jantung. Dalam waktu yang bersamaan BPJS juga mengalami defisit hingga mencapai 9 triliun rupiah.

"Dari 404 orang yang merokok sekitar 80 persen setuju harga rokok naik dan 501 orang yang tidak merokok 93 persen di antaranya setuju harga rokok naik," ujar Dr Renny Nurhasana dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ketika menghadiri diskusi Optimalisasi Pemanfaatan Cukai Rokok untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Artinya, kenaikan harga cukai rokok masih bisa ditoleransi oleh mayoritas masyarakat. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengurangi defisit Jaminan Kesehatan Nasional.

"Ini adalah win-win solution yang bisa dilakukan oleh pemerintah," tutur Renny.

Baca juga: Cukai Rokok Naik, Ini Manfaat Ganda yang Didapat

(up/up)