Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, suntikan dana tersebut hanya menambah total pendapatan BPJS Kesehatan. Defisit masih ada yang harus segera ditutupi untuk memaksimalkan pelayanan fasilitas kesehatan. "Yang jelas, aturan ini telah menyertakan pemda dalam JKN meski nilainya tidak besar," katanya, Rabu (19/9/2018).
Cukai sendiri adalah biaya yang dikenakan sebagai akibat dari penggunaan barang tertentu. Selain rokok, barang lain yang terkena cukai adalah produk tembakau dan minuman keras. Rokok dengan kandungan nikotin, tar, dan bahan kimia lain terbukti berisiko mengakibatkan penyakit dalam jangka waktu tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Timbul berharap pemerintah bisa memaksimalkan sumber pendanaan lain untuk BPJS Kesehatan. Misal, penegakan disiplin membayar bagi pemda yang kerap menunggak. Hal serupa diterapkan pada masyarakat yang menjadi anggota BPJS Kesehatan. Hal ini bisa membantu stabilitas kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
Namun, BPJS Kesehatan kemungkinan tetap tekor kendati pemasukan dan talangan maksimal. Riset Balitbangkes menunjukkan, Indonesia rugi sebesar Rp 500 triliun per tahun akibat rokok. Selain itu, diabetes menghabiskan nyaris 1/3 dana total BPJS Kesehatan yang setara Rp 3,27 triliun pada 2016. Defisit dan kerugian ini akan terus berlangsung selama masyarakat masih bergantung pada upaya pengobatan, bukan pencegahan dan promotif berupa pola hidup sehat.
![]() |
Saksikan juga video 'BPJS Kesehatan Defisit, Komisi IX: Tenaga Medis Telat Digaji':
(up/up)












































