.webp)
Dra Reri Indriani, Apt, Msi, Inspektur Utama BPOM RI menjelaskan Indonesia ditunjuk langsung sebagai pihak yang mampu menjadi contoh dan telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) mampu mampu memproduksi obat serta vaksin yang memenuhi standar. Diketahui dari 57 negara yang tergabung di OKI, hanya Indonesia dan Senegal yang tersertifikasi WHO untuk urusan vaksin.
"Sekjen OKI mengusulkan Indonesia memegang peranan memimpin karena Indonesia dianggap badan yang sudah established. BPOM sudah di assessed WHO dan diakui bisa melakukan sistem pengawasan obat yang baik. Karena itu Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah," kata Reri saat acara temu media, Rabu (31/10/2018), di kawasan Menteng, jakarta Pusat.
Negara-negara ini akan diperkenalkan dengan sistem pengawasan di Indonesia, kemudian diperlihatkan langsung ke lapangan untuk mengenal cara kerja dari BPOM di Indonesia. Ke depan, tentunya ini dijadikan suatu kerjasama jangka panjang dari antara negara OKI. Bahkan, BPOM juga tidak menutup kemungkinan adanya SDM dari BPOM RI yang dikirim ke negara-negara OKI yang membutuhkan pelatihan secara langsung.
"Ini memang dimungkinkan," ungkap Diana Sutikno, Kepala Biro Kerjasama BPOM.
"Ini skema yang sudah dipikirkan, yang nantinya akan dilakukan dengan kesepakatan bersama negara OKI, negara-negara mana yang memang kapasitasnya memungkinkan sumber dayanya untuk dikirimkan dulu selama 7-10 tahun, kalau di PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) seperti itu," ujarnya.
(ask/up)
