Kawasan Tanpa Rokok Diperbanyak, Cukai Naik Dinilai Tetap Lebih Efektif

Jakarta - Salah satu upaya pengendalian konsumsi rokok oleh Kementerian Kesehatan adalah dengan menambah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diinisiasi oleh tiap daerah khususnya disekolah, instansi, dan transportasi umum. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang-ruang publik yang biasanya dipakai untuk merokok.

Menurut aktivis pengendalian tembakau, Tulus Abadi, memperbanyak KTR hanya salah satu dari berbagai instrumen yang bisa dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok.

"Apa yang disampaikan Kemenkes itu memang 30 persen benarnya , bahwa KTR menjadi instrumen pengendalian rokok. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika Kemenkes diam saja ketika cukai rokok tidak dinaikkan," ujarnya saat dijumpai dalam Press Conference Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Defisit Ditambal Cukai Rokok, BPJS Kesehatan: Anjuran WHO!

Tulus menambahkan Kemenkes seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengontrol konsumsi rokok di masyarakat dan berkeras untuk menaikkan cukai rokok demi kemashlahatan bersama.

Peraturan untuk memperbanyak KTR sudah berjalan, namun menurut data yang dihimpun oleh YLKI, sampai saat ini baru terdapat 267 kota dan kabupaten yang mempunyai regulasi KTR. Sementara sisanya, yakni 236 kota dan kabupaten belum memiliki regulasi.

"Kalau yang kami lihat, Kemenkes masih lemah dalam pengendalian tembakau. Kemenkes harusnya lebih tegas dalam mengatur kenaikan cukai," pungkasnya.

Baca juga: Tahun 2019, Kemenkes Janjikan Perbanyak Kawasan Tanpa Asap Rokok

(kna/up)