Aturan Tengah Disusun, Telat Bayar BPJS Bakal Susah Urus SIM-Paspor

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang telat bayar atau nunggak. Sanksi bersifat layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat umum setiap hari.

"Saat ini sedang disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait telat bayar iuran BPJS Kesehatan. Nantinya, misal untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan ada syarat pelunasan BPJS Kesehatan. Ada juga untuk paspor. Saat ini, masih dalam pembahasan di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan semua pihak," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara temu media di kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta Pusat, (1/11/2019).

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Mata Menkes Terawan

Sebelum sanksi dijatuhkan, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak atau telat bayar akan diberi peringatan terlebih dulu. Peringatan pertama datang melalui telepon dari BPJS Kesehatan pada peserta. Jika tidak ditanggapi selama tiga bulan, BPJS Kesehatan akan menagih langsung pada peserta.

Bila tak juga ditanggapi, saksi terkait layanan publik baru dikenakan pada peserta. Fachmi mengatakan, sanksi bersifat persuasif bagaimana pun harus diterapkan terlebih dulu pada penerima manfaat BPJS Kesehatan.

Adanya sanksi layanan publik diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan peserta. Bayar iuran tepat waktu membantu neraca keuangan BPJS Kesehatan, sehingga berdampak baik pada layanan rumah sakit.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Iuran Naik Tak Pengaruhi Layanan RS

(up/up)