Ganjar Sebut BPJS Kesehatan Masih Nunggak Rp 249 Miliar ke RS Jateng

Magelang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mempunyai tunggakan kepada sejumlah rumah sakit (RS) milik Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Besarnya utang tersebut mencapai sekitar Rp 249 miliar.

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar senilai Rp 249.199.868.991. Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi. RSUD Dr Moewardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128.120.277.776. Kemudian ada lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS antara lain RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Kelet dan RSUD Soejarwadi.

Baca juga: Harga Obat Mahal, Menkes Terawan Singgung Regulasi dan Gratifikasi

Pemerintah berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Terkait rencana kenaikan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap, mudah-mudahan kenaikan ini akan mendorong layanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik.

"Ya nggak. Kalau naik seharusnya segera dibayar. Wong rumah sakit saya saja belum dibayar. Makanya, mudah-mudahan kenaikan ini akan bisa mendorong layanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik gitu aja yang diharapkan oleh masyarakat," kata Ganjar kepada wartawan di sela-sela menghadiri Pameran Seni dan Budaya Nusantara 2019 (Pandatara) di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Marak Ajakan Turun Kelas karena Iuran Naik, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Saat ditanya besarnya tunggakan BPJS, Ganjar menyebut, masih banyak.

"Saya lupa persisnya, tapi mungkin totalnya mungkin hampir Rp 200-an miliar, laporan terakhir," ujar dia.

Solusi yang dilakukan, kata Ganjar, menagih. Kemudian, pihaknya mengusulkan agar manajemen BPJS Kesehatan mesti diperbaiki secara total.

Menyinggung perihal banyaknya tunggakan terkait dengan pelayanan kesehatan dari rumah sakit kepada warga masyarakat, Ganjar memastikan pelayanan tidak terganggu. Selain itu, berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.

"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mencontohkan apa yang dilakukan RSUD Dr Moewardi Surakarta, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Untuk itu, inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," katanya.

Baca juga: Aturan Tengah Disusun, Telat Bayar BPJS Bakal Susah Urus SIM-Paspor

(fds/fds)