"Jangan pilih kepala daerah yang pro rokok dan didukung industri rokok. Rakyat sudah kayak begini, IQ rendah, tidak mampu bersaing, jangka panjang akan rusak, hanya demi kepentingan satu term," ungkap Prof Hasbullah, dalam temu media di Four Points by Sheraton, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Hasbullah, memilih pemimpin yang pro rokok akan membuat penegakan hukum soal pengendalian tembakau melemah. Dampaknya, bahaya rokok dan asap rokok ke masyakarat, terutama anak-anak dan lansia, akan lebih terasa.
"Jangan sampai kepentingan jangka pendek merusak masa depan dan kepentingan jangka panjang masyarakat Indonesia," tegasnya lagi.
Lalu, bagaimana cara masyarakat bisa memilih kepala daerah yang pro pengendalian tembakau? Pertama, Prof Hasbullah meminta masyarakat untuk melakukan riset terkait bagaimana sikap calon kepala daerah terhadap pengendalian tembakau.
Calon kepala daerah yang sukses menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan melarang iklan rokok misalnya, layak dipilih. Di sisi lain, calon kepala daerah yang kampanye membagikan rokok secara gratis, ataupun disponsori industri rokok, menurut Prof Hasbullah jangan dipilih.
"Kalau dia bagi-bagi rokok saat kampanye, ada sponsor rokoknya, ya sudah jangan dipilihlah. Sederhana aja," ujarnya lagi.
"Kita peraturan soal pengendalian tembakau sudah banyak, tapi tanpa kepala daerah yang tegas dan law enforcement yang baik, ya cuma jadi peraturan di atas kertas saja," tutupnya.











































