Sabtu, 04 Agu 2018 16:00 WIB

Menkes: Imunisasi MR Dilanjutkan, Sertifikasi Halal Dipercepat

Christantio Utama - detikHealth
Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan imunisasi MR dan mempercepat proses sertifikasi halal/Foto: thinkstock Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan imunisasi MR dan mempercepat proses sertifikasi halal/Foto: thinkstock
Jakarta - Kementerian Kesehatan akan melanjutkan program pemberian vaksin measles and rubella (MR) di luar Jawa sesuai jadwal. Hal ini dilakukan setelah adanya pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.



Dalam rilis yang diterima oleh detikHealth, Kementerian Kesehatan RI akan mengirimkan surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR untuk memberikan informasi mengenai bahan vaksin MR. Dengan adanya informasi tersebut, proses percepatan sertifikasi halal dari vaksin MR akan bisa dilakukan.

"Sertifikasi kehalalan (vaksin MR) ini kewenangan MUI. PT Biofarma sebagai importir agar segera (melengkapi) dokumen kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kami dari Kementerian Kesehatan juga akan menyurati SII untuk menanyakan kembali tentang bahan (vaksin MR)," tutur Menkes Nila Farid Moeloek di Gedung MUI di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, seperti ditulis Sabtu (4/8/2018).

Dalam pertemuan tersebut Menkes juga menyatakan akan tetap menjalankan kampanye imunisasi MR di luar pulau Jawa dan pemberian vaksin MR pada program imunisasi rutin di Pulau Jawa, sambil terus mempercepat proses sertifikat halal vaksin tersebut.

"Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Dari sisi kesehatan, tentu kami berkewajiban untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahayanya penyakit campak dan rubella," ucapnya.

Berkaitan dengan hal ini, MUI meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menunggu atau menunda pemberian imunisasi MR bagi anaknya hingga sertifikat halal dikeluarkan.

"Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, terutama komposisi pembentuk (bahan) vaksin tersebut. Kalau itu tersedia, beberapa hari (fatwa) bisa selesai," tandas sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk 10 negara dengan kasus campak terbesar di dunia. Data Kemenkes mencatat jumlah kasus suspek campak dan rubella dalam lima tahun terakhir, sejak 2014 sampai dengan Juli 2018 adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella).

Program imunisasi nasional campak dan rubella untuk luar Jawa dilakukan pada bulan Agustus hingga akhir September. Program ini juga telah dilakukan tahun lalu di pulau Jawa.

(hrn/mrs)
News Feed