Sistem EDAT Malaria di Teluk Bintuni Raih Penghargaan PBB

Jakarta - Baik Provinsi Papua maupun Papua Barat memang dikenal sebagai provinsi dengan endemis malaria yang sangat tinggi. Dari 2009 hingga 2017, jumlah kasus malaria di provinsi Papua Barat menurun drastis, yakni mulai dari angka 50.766 ke 13.690.

Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah dengan kasus dan Annual Parasite Incidence (API) yang cukup rendah dan berhasil menekan angka pengidap malaria. Rahasianya ada pada sistem Early Detection and Treatment (EDAT) yang diaplikasikan sejak tahun 2010.

Pada 2018, sistem ini mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA) di Maroko, sebuah penghargaan bergengsi pada bidang layanan publik oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebelumnya telah memenangkan penghargaan inovasi yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2017.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sistem EDAT ini menjadi pemenang dari kawasan Asia Pasifik untuk kategori 1, yaitu Menjangkau yang Paling Miskin dan Rentan Melalui Layanan Inklusif dan Kemitraan. Dua hal yang menjadikan sistem ini raih penghargaan tersebut adalah inovasi Juru Malaria Kampung dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Jeffrey Kiroyan, MPH, PhD, Public Health Advisor dari Tangguh LNG, salah satu dari tim inisiator EDAT menyebut ada proses yang sangat panjang di balik keberhasilan ini. Berbagai metode pengendalian malaria telah dicoba sebelum akhirnya memutuskan untuk mengendalikan penyakitnya (malaria control) daripada penyebarnya (vector control).

"Di mana-mana orang itu mulai dengan cara vector control, menangani nyamuknya. Jadi nyamuknya dibasmi. Itu makanya tadi Ibu (Menkes RI) dateng, kita naikkan kapal dia melihat bakau di sekeliling. Karena Bintuni ini menurut yang saya dengar adalah hutan bakau terluas kedua di dunia, dan hutan bakau adalah habitat alami dari nyamuk anopheles," tuturnya kepada detikHealth, Rabu (29/8/2018).

Sistem EDAT di Teluk Bintuni. Foto: Frieda Isyana Putri/detikHealth

Sehingga yang dilakukan adalah memutus mata rantai tersebut, dengan mengobati pengidap sampai tuntas dan cek serta pantau lingkungan dari pengidap tersebut. Di sinilah peran orang-orang yang didapuk sebagai Juru Malaria Kampung (JMK) dan Juru Malaria Perusahaan (JMP) sangat penting.

JMK dan JMP bertugas sebagai kunci dari EDAT ini, mereka dilatih sebagai pelaku diagnosis dan pengobatan dini ini. Mereka akan dilatih, lalu dibekali alat diagnosis malaria dan obat-obatan yang telah dikemas ulang menggunakan kode warna dan berat badan, lalu memantau pengidap selama tiga hari hingga obat habis.

Akan ada survey berkala yang dilakukan sekali tiap tahun, dengan berkeliling ke kampung-kampung, aktif mencari kasus malaria yang ada. Dan di tiap kampung ada tim tersendiri dengan edukasi mengenai malaria yang cukup bagus sehingga membuat masyarakat lebih reaktif.

Kiroyan mengatakan bahwa pihak PBB memberikan mandat untuk melakukan replikasi program ini ke negara lain yang mempunyai masalah malaria, seperti di Afrika. Setelah melapor pada Menkes Nila, disebutkan bahwa replikasi bisa dilakukan dengan syarat dilakukan terlebih dahulu di Indonesia, mengingat masih banyak daerah di luar Papua dan Papua Barat yang masih berkutat dengan wabah malaria.

"Sejak kami memenangkan inovasi untuk Kemenpan di nasional, kabupaten lain dan provinsi lain sudah mulai datang ke sini untuk belajar. Dari Sorong, Manokwari, dari Provinsi Papua datang. Dari Timika juga sudah datang ke sini. Luar Papua belum ada, karena kan terbatas yang masih daerah endemis malaria," tandasnya.

(frp/up)