Menkes Pastikan Layanan Kanker Tak Terpengaruh Aturan Baru Urun Biaya

Jakarta - Kementerian Kesehatan disebut akan menerapkan peraturan baru mengenai urun biaya dan selisih biaya untuk pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Terkait hal tersebut Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjamin bahwa untuk pasien kanker pengobatannya tidak akan dibebankan.

Menkes Nila menyebut bahwa aturan baru seperti urunan bayar 10 persen biaya rawat inap hanya berlaku untuk layanan berpotensi disalahgunakan. Layanan obat kanker dipastikan tidak termasuk di dalamnya.

Baca juga: Aturan Baru tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya, Kapan Diterapkan?

"Ini hanya kepada yang melakukan moral hazard... Untuk pasien kanker sudah ada standarnya misal dengan pengobatan, obat-obat itu harus diberikan tidak ada bayar," kata Menkes Nila ditemui dalam acara peringatan Hari Kanker Sedunia 2019 di gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

"Masa orang kanker kita suruh bayar biaya. Enggak dong," lanjutnya.

Menkes Nila menerangkan contoh kasus yang ke depan mungkin dikenai biaya misalnya pasien hamil sengaja minta operasi caesar padahal bisa normal atau minta kenaikan kelas ruang rawat inap.

"Jangan salah (tapi) ini belum dibahas dengan organisasi profesi. Mana-mana yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak benar," pungkasnya.

Baca juga: Pelayanan Apa yang Sebaiknya Kena Urun Biaya BPJS Kesehatan?

(fds/up)