Kamis, 02 Mei 2019 15:57 WIB

BPJS Akui Sejumlah RS 'Putus Kontrak' karena Belum Urus Akreditasi

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
BPJS Kesehatan mensyaratkan akreditasi rumah sakit untuk bisa bekerja sama (Foto: Grandyos Zafna) BPJS Kesehatan mensyaratkan akreditasi rumah sakit untuk bisa bekerja sama (Foto: Grandyos Zafna)
Topik Hangat Putus Kontrak RS-BPJS
Jakarta - Peraturan pemerintah menetapkan setiap RS wajib terakreditasi berkala paling sedikit 3 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien dan tenaga kesehatan. Sehingga rumah sakit yang belum memiliki akreditasi akan diputus kontak kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan.

"Akreditasi merupakan salah satu persyaratan. Oleh karenanya, RS yang belum akreditasi atau sudah habis masa akreditasinya itu sama dengan rumah sakit yang belum memenuhi peraturan," kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief, kepada detikHealth, Kamis (2/5/2019).

Budi menuturkan BPJS Kesehatan sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Sebab fasilitas kesehatan yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib terakreditasi demi meningkatkan mutu dan pelayanan bagi masyarakat.



Progress per 22 April 2019, terdapat 271 total rumah sakit yang belum terakreditasi. Adapun rumah sakit yang habis akreditasi dan belum diperbaharui serta akan habis masa berlakunya berjumlah sekitar 89 rumah sakit per Mei 2019.

Meskipun dalam perjalanannya ada surat keterangan dari KARS yang menyatakan rumah sakit tersebut sudah survey sebagai pengganti akreditasi, BPJS Kesehatan tetap pada aturan bahwasanya jika rumah sakit ingin bekerjasama maka tetap harus ada sertifikat akreditasi.

"Selain akreditasi nggak bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan kerjasama. Sepanjang sertifikatnya belum ada, maka kita tidak bisa melanjutkan kerjasama," ujarnya.

(kna/up)
Topik Hangat Putus Kontrak RS-BPJS