Rabu, 31 Jul 2019 18:28 WIB

Berapa Harusnya Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan?

Widiya Wiyanti - detikHealth
BPJS Kesehatan berencana menambah iuran bagi peserta. (Foto: Grandyos Zafna/detikHealth) BPJS Kesehatan berencana menambah iuran bagi peserta. (Foto: Grandyos Zafna/detikHealth)
Jakarta - Karena defisit yang dialami BPJS Kesehatan disebut mencapai Rp 28 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun berencana merevisi tarif atau iuran peserta. Hal ini pun disambut baik oleh BPJS Kesehatan dan juga YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Jika iuran dinaikkan, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa besarnya kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan idealnya berbeda-beda setiap tahunnya. Besaran premi akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau idealnya itu sangat dipengaruhi inflasi dan segala macam, per tahun bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana negara ini akan mem-back up-nya, apakah semuanya akan dibebankan ke pasien atau disubsidi oleh negara lewat subsidi-subsidi yang lainnya, misal cukai rokok, atau lewat yang lainnya," jelas Tulus saat ditemui di kantor pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).


Tulus sendiri tidak mengetahui bagaimana hitungan atau formulasi pemerintah untuk menetapkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Namun Tulus menegaskan bahwa pemerintah harus memperhitungkan besarnya kenaikan dengan dampaknya pada peserta BPJS Kesehatan mandiri.

Dampak dari kenaikan iuran, menurut Tulus bisa memengaruhi peningkatan tunggakan dari peserta mandiri yang harus merogoh kocek dari kantungnya sendiri. Bukan hanya itu, dampak kenaikan iuran pun bisa menyebabkan banyaknya peserta yang menjadi nonaktif.

"Presentasi tunggakan akan semakin tinggi. Kenapa? Karena saat ini saja presentasi tunggakan peserta mandiri itu 54 persen," imbuh Tulus.



Simak Video "Soal Iuran BPJS Naik, Menkes Terawan: Semua untuk Masyarakat"
[Gambas:Video 20detik]
(wdw/up)