Selasa, 01 Okt 2019 16:52 WIB

Peneliti Sarankan Indonesia Belajar dari Korea Selatan Soal Vape

Widiya Wiyanti - detikHealth
Ilustrasi vape. Foto: iStock Ilustrasi vape. Foto: iStock
Jakarta - Banyaknya pro dan kontra soal rokok elektrik atau vape yang disebut sebagai alat alternatif merokok disebut-sebut karena belum adanya regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti dari dari Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik Indonesia (YPKP) dan Koalisi dan Bebas TAR (KABAR), Amaliya menyarankan agar Indonesia belajar banyak dari Korea Selatan yang telah menerapkan regulasi soal rokok elektrik ini.

Amaliya menyebutkan bahwa Korsel telah melakukan survey publik dan menemukan adanya penurunan jumlah perokok hingga 1,3 persen setiap tahunnya setelah menerapkan vape atau rokok yang dipanaskan sebagai alat alternatif untuk berhenti merokok dari rokok yang dibakar.

"Produk tembakau alternatf dinilai memiliki risiko kesehatan yang minim, dan mereka pemerintahan Korea sudah melegalkan produk itu," ujarnya saat ditemui detikcom di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Angka perokok di Korea termasuk tinggi tapi tentu saja di Indonesia lebih tinggi, itu mereka 39,3 persen perokok di 2017, tutun 1,3 persen dari tahun sebelumnya dengan adanya switching atau mengganti produk dari rorkok yang dibakar menjadi rokok atau produk alternatif yang tidak dibakar, jadi dipanaskan atau diuapkan," lanjut Amaliya.



Produk rokok yang dipanaskan seperti vape itu sudah dijual di minimarket namun dengan regulasi yang tegas, yaitu hanya bisa dibeli oleh orang berusia di atas 18 tahun dengan cara menunjukkan kartu identitas.

Penerapan ini pun bukan tanpa alasan, Korsel disebut Amaliya telah mempelajari hasil penelitian-penelitian negara lain tentang risiko-risiko yang ditimbulkan oleh vape ini. Hasilnya, pemerintah Korsel menganggap bahwa dengan penerapan vape atau rokok yang dipanaskan ini membuat lingkungan menjadi lebih bersih ketimbang banyaknya pengguna rokok yang dibakar.

"Itu menjadi solusi banyaknya perokok di Korea. Mereka juga menganggap dengan adanya rokok alternatif lebih bersih lingkungan, tidak ada puntung rokok, tidak ada asap, dan mereka anggap lebih bersih dibanding sebelumnya," tutur Amaliya.

Korsel pun menjadi tuan rumah dari Asia Harm Reduction Forum (AHRF) ketiga yang dihadiri sekitar 100 ahli kesehatan dari beberapa negara pada bulan Agustus lalu.



Sementara itu, hingga kini Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa regulasi soal vape dan rokok alternatif ini tengah direvisi yang masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Kita butuh dukungan dari seluruh unsur penggiat... Upaya lain sedang merevisi PP 109 tentang pengamanan zat adiktif," ujar Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, dr Cut Putri Arinie saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

Namun dr Cut mengatakan bahwa wewenang soal izin edar vape bukan terletak pada Kemenkes, melainkan ada 32 lembaga kementerian lain yang memiliki wewenang di hulu. Ranah Kemenkes hanya mengurus dampak yang diakibatkan oleh vape.

Maka dari itu, dr Cut mengatakan bahwa Kemenkes terus aktif dalam melakukan aksi pencegahan. Salah satunya mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di seluruh titik-titik yang telah ditetapkan.

"Publikasi tentang bahaya vaping ini bisa disebarluaskan, karena memang ada evidence yang jelas. Jangan sampai kalah campaign-nya yang less harmfull itu," tandasnya.



Simak Video "Bersiteguh Vape Aman, Vaper Ramai-ramai Pamer Rontgen Dada"
[Gambas:Video 20detik]
(wdw/up)