BPJS Kesehatan Tekor Terus, Menkes Terawan Tuding Diagnosis Berlebihan

Jakarta - Besarnya defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan disinggung kembali oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto. Menurutnya, banyak tenaga kesehatan yang memberikan diagnosis tak perlu kepada pasien yang membuat klaim BPJS ke rumah sakit menjadi sangat besar.

Dalam undang-undang, Menkes menyebut pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien harus yang tepat sasaran dan optimal. Sayangnya yang terjadi saat ini pemberian diagnosa dianggap berlebihan dan terkesan tak terbatas.

"Tapi yang terjadi adalah unlimited medical services. Siapa negara yang mampu unlimited medical services? Di Amerika saja Obama Care langsung kelimpungan kalau unlimited," kata Menkes.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Banyak tenaga kesehatan yang disebut tidak menerapkan kaidah pelayanan kesehatan dasar. Bukan hanya dari segi tindakan, tapi juga kelas rawat inap pasien.

Di samping itu, pelayanan yang diberikan menurutnya terlalu maksimal sehingga terkesan berlebihan. Padahal, diagnosis terlalu maksimal juga akan membahayakan pasien.

"UU-nya adalah pelayanan kesehatan dasar, itulah yang kita benahi. Kedua, pelayanan kelas standar. Kelas standar itu kelas berapa ya tentukan aja mau di mana. Di situ lah mulai terjadi ketimpangan," sebutnya.

Klaim pembiayaan terbanyak pun dipegang oleh pengguna BPJS Kesehatan mandiri. Pemakaiannya sudah mencapai 400 persen, dalam artian meski semua peserta mandiri membayar dengan teratur, tetap akan terjadi defisit.

"Yang jadi masalah adalah BPJS mandiri. Itu mau kelas 1,2,3, di atas 400 persen artinya 4 kali lipat pemakaiannya. Dinaikan (iurannya) juga nggak nutup," terangnya.

"Seolah-olah mandiri yang mensubsidi, tidak. Yang pemerintah (malah) mensubsidi pasien BPJS mandiri karena pemakaiannya sudah di atas 400 persen. Itu data, klaim rasionya sudah melebihi platformnya," pungkasnya.

Video Dirut BPJS Kesehatan Bicara soal Rencana Pemutihan Tunggakan

(kna/up)