.webp)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap beberapa catatan terkait vaksin Nusantara. Berdasarkan data yang diterima, Kepala BPOM Penny K Lukito menyoroti persoalan komite etik dalam uji klinis tahap pertama vaksin sel dendritik.
"Ada hal yang mungkin menjadi catatan dikaitkan dengan komite etik, meskipun persetujuan lolos uji etik bersifat universal, berlaku untuk digunakan di mana saja berdasarkan penelitian," kata Penny dalam raker DPR Komisi IX Rabu (10/3/2021).
"Tetapi komite etik di tempat penelitian dilaksanakan haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinik terutama keselamatan subjek penelitian. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan ada di Unair," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini, menurut Penny, menjadi tanggung jawab para peneliti vaksin Nusantara untuk memastikan keamanan hingga keselamatan subjek penelitian. BPOM mengaku sudah memberikan hasil kajian dari penelitian vaksin Nusantara tahap pertama dan akan dilakukan diskusi 16 Maret mendatang.
Penny kembali mengingatkan, keselamatan subjek penelitian menjadi tanggung jawab komite etik, dalam hal ini RS Kariadi Semarang sebagai tempat penelitian.
"Penelitian ini dilakukan di RS Kariadi Semarang, bekerja sama dengan Diponegoro sebagai RS penelitian besar, dalam hal ini saya kira pada tempatnya RS Kariadi Semarang memiliki komite etik yang mengawasi pelaksanaan uji klinik di RS-nya," sebut Penny.
"Dan saya kira di awal itu tidak ada pembuktian terhadap keselamatan subjek penelitian, itu menjadi tanggung jawab komite etik di RS Kariadi," pungkasnya.
(naf/up)
