Rabu, 24 Mar 2021 10:41 WIB

MUI Tak Izinkan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Bila Kondisi Sudah Normal

Achmad Reyhan Dwianto - detikHealth
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am. (Foto: dok.BNPB)
Jakarta -

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am menegaskan bahwa vaksin Corona buatan AstraZeneca tidak boleh digunakan dalam kondisi normal. Artinya, vaksin AstraZeneca tak akan diizinkan untuk digunakan jika pemerintah sudah memiliki alternatif vaksin lain, yang tentunya juga harus mencukupi.

Ni'am mengatakan pemberian izin ini dilakukan karena kondisi darurat dan vaksin Corona yang halal masih sangat terbatas. Sementara vaksinasi COVID-19 harus segera digencarkan demi mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

Ni'am pun mengumpamakan pemberian fatwa ini seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurutnya, pada saat kondisi normal izin yang diberikan BPOM adalah izin edar, bukan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

"Hari ini Badan POM mengeluarkannya bukan izin edar, tapi EUA atau otorisasi dalam penggunaan darurat, sekarang situasinya memang situasi darurat," kata Ni'am dalam talkshow d'RoofTalk detikcom Selasa (23/2/2021).

"Dalam kondisi normal nanti nggak berlaku itu EUA, yang berlaku izin edar. Memang situasinya sekarang kondisi darurat," lanjutnya.

Terlebih vaksin AstraZeneca juga sempat menuai polemik dan ditangguhkan oleh sejumlah negara karena isu pembekuan darah. Namun, BPOM dan MUI tetap mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut.

Ni'am menjelaskan ini bukanlah pertama kalinya MUI mengeluarkan izin terhadap vaksin yang mengandung bahan terlarang. Sebelumnya, MUI pernah mengeluarkan izin terhadap vaksin polio yang juga diketahui mengandung unsur yang tidak sesuai dengan standar halal di tahun 2000.

Kemudian vaksin meningitis pada tahun 2009 juga diketahui mengandung tripsin babi. Namun, MUI tetap memberikan izin penggunaan vaksin tersebut karena kondisi darurat.

Hingga akhirnya larangan penggunaan vaksin tersebut dikeluarkan setelah pemerintah memiliki alternatif vaksin lain dari China pada tahun 2010.

"Dan kemudian memenuhi syarat tathir syar'i. Kita nyatakan halal. Dengan demikian yang tadi asalnya haram tapi boleh, menjadi tidak boleh karena ada alternatif dan mencukupi," tutur Ni'am.



Simak Video "Indonesia Juga Terima Vaksin AstraZeneca dari Prancis"
[Gambas:Video 20detik]
(ryh/fds)