Senin, 12 Jul 2021 08:50 WIB

Ramai-ramai Desak Jokowi-Erick Thohir Batalkan Vaksin COVID-19 Berbayar

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Warga antri untuk mendapatkan vaksin Sinovac yang disediakan oleh mobil keliling di depan pasar barang antik Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/6). Vaksin warga khusus untuk umur 50 tahun keatas dengan membawa KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Solo. Dalam pelayanan vaksin tersebut dibatasi hingga 100 pemohon setiap harinya dengan lokasi yang berpindah-pindah hingga 30 Juni mendatang. Foto: Agung Mardika
Topik Hangat Vaksin Corona Berbayar
Jakarta -

Vaksinasi COVID-19 gotong royong individu menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, pakar epidemiologi Pandu Riono, Irma Handayani, pendiri Lapor COVID-19, hingga guru besar bidang sosiologi bencana Universitas Teknologi Nanyang Singapura Prof Sulfikar Amir, membuka petisi soal penolakan vaksin COVID-19 berbayar, untuk kemudian segera dibatalkan.

"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi," demikian narasi dalam petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 7 ribu orang, per Senin (12/7/2021).

Petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti suplai vaksin COVID-19 yang kini masih terbatas. Akibatnya, vaksin COVID-19 berbayar akan sangat menyulitkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi prioritas vaksin Corona.

"Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin," tulis petisi tersebut.

Alasan dibukanya vaksin COVID-19 berbayar untuk herd immunity dinilai tidak benar. Hal itu dikarenakan vaksinasi mandiri malah mempermudah akses pada masyarakat dengan ekonomi ke atas dan kerjasama dengan perusahaan swasta.

"Keputusan ini juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya," lanjut petisi tersebut sembari menekankan perbaikan distribusi vaksinasi COVID-19 yang dinilai masih terkendala.

Kalau kamu sendiri bagaimana, setuju nggak sih ada vaksin COVID-19 berbayar? Tulis pendapat di kolom komentar ya.



Simak Video "Hasil Uji Coba Akhir Vaksin CureVac Kurang Ampuh Lawan COVID-19"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)
Topik Hangat Vaksin Corona Berbayar