Jokowi Sudah Dijadwalkan, Bakal Ada Booster Vaksin COVID-19 di 2022?

Kementerian Kesehatan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerima booster atau dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 2022. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.

"Rencana (booster vaksin Presiden Jokowi) di 2022 ya," ujar dr Nadia yang dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (29/9/2021).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI sempat menyebut, vaksin booster untuk masyarakat umum tersedia tahun. Akan tetapi, tak semua orang bakal mendapatkannya secara gratis.

Pada masyarakat yang termasuk golongan PBPU III (Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III), vaksin booster ini akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat. Pada 93,7 juta jiwa lainnya, vaksin booster akan diberikan dalam skema mandiri atau berbayar.

"Masyarakat bisa memilih jenis vaksinnya sama seperti beli obat di apotek. Ini akan kita buka pasarnya agar masyarakat bisa membeli booster," ujar Menkes.

Bakal ada yang gratis dan berbayar

Dalam kesempatan lainnya, Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan pemberian booster gratis dan berbayar tersebut baru rencana, bukan kebijakan. Pasalnya, pemberian booster harus dalam kondisi vaksinasi COVID-19 sudah mencapai sasaran yang diperlukan.

Ditambah, pemberian booster juga harus berlandaskan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Ke depannya, rencana memang kalau kita butuh booster maka booster ini hanya akan dijamin menjadi vaksin jaminan pemerintah yang kita berikan secara gratis pada masyarakat adalah kepada masyarakat yang masuk golongan PBI (Penerima Bantuan Iuran)," terangnya dalam diskusi daring, Kamis (29/9/2021).

"Di luar PBI, ini (booster) akan menjadi vaksin mandiri yang memang masyarakat mencari dan itu akan disiapkan tentunya vaksin tersebut bisa didapatkan di tempat-tempat yang nanti akan diputuskan. Masih rencananya, kita semua tentu tergantung banyak hal yang mungkin akan dipikirkan untuk memutuskan hal ini," lanjutnya.

Masih butuh studi

Ia menyebut berdasarkan studi terhadap tenaga kesehatan (nakes), imunitas dari vaksin COVID-19 berkurang dalam kurun waktu sekitar enam bulan. Studi tersebutlah yang mendasari pemberian booster untuk nakes. Terlebih mengingat, kelompok ini amat rentan tertular seiring meningkatnya kasus COVID-19 RI beberapa waktu lalu.

Begitu juga perihal pemberian booster pada masyarakat, dr Prima menegaskan diperlukan studi lebih lanjut. Yakni, untuk menentukan kriteria masyarakat penerima dan waktu yang paling tepat untuk menerima suntikan booster.

"Jadi, kebijakan ini kita mengambilnya kan memang harus hati-hati dan cermat. Artinya dengan studi yang komprehensif, membandingkan data mungkin juga bisa kita ambil sebagai pembanding, lalu kita akan memutuskan," kata dr Prima.

"Cuma untuk equity memang kita lebih fokus dulu sekarang untuk bagaimana menyelesaikan dosis 1 dan 2 ini. Jadi, jangan sampai saat kita memikirkan booster, kita meninggalkan orang-orang yang belum dapat, itu kan jauh lebih penting," pungkasnya.