ADVERTISEMENT

Senin, 17 Jan 2022 14:00 WIB

Luhut Larang WFO 100 Persen Gegara Omicron, Sekolah Tatap Muka Bagaimana?

Vidya Pinandhita - detikHealth
DKI Jakarta kini turun menjadi PPKM level 1. Penurunan status itu berarti ada sejumlah aturan yang berubah, salah satunya terkait aturan work from office (WFO). Hadapi kenaikan kasus COVID-19 terkait varian Omicron, Luhut minta pembatasan WFO. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menghadapi peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau pembatasan aktivitas perkantoran atau Work from Office (WFO). Setidaknya untuk dua pekan ke depan, ia meminta agar jumlah orang yang bekerja di kantor tidak mencapai 100 persen.

"Kalau di kantor tidak perlu 100 persen ya tidak usah 100 persen yang hadir, jadi diatur saja melihat situasinya. Apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," ujar Luhut dalam konferensi pers terkait Hasil Ratas Evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022).

Dihubungi detikcom, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono menambahkan, pembatasan jumlah orang WFO seharusnya mengacu pada kondisi COVID-19 masing-masing wilayah yang kini diatur dalam level-level PPKM.

"Pada Level 1 seharusnya diatur berapa persen yang masuk kerja atau WFO. Level 2 juga berapa persen, level 3 berapa persen, level 4 berapa persen. Pak Luhut harus mengaitkan itu dengan level 1, 2, dan 3," jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (17/1/2022).

"Mungkin itu Pak Luhut merekomendasikan bagi yang Level 1, yang seharusnya boleh 100 persen tetap dikurangi," sambung Miko.

Selain itu menurutnya, jika tujuannya adalah menekan kasus COVID-19 khususnya varian Omicron yang kini merebak, pembatasan kegiatan sosial seharusnya dilakukan secara komprehensif. Bukan hanya pada perkatoran, melainkan juga sekolah yang kini sudah berlangusng tatap muka 100 persen.

"Sekolah juga dengan SKB 4 Menteri itu dianjurkan tidak 100 persen. Seharusnya itu pengurangan kegiatan sosial," terang Miko.

"Seharusnya komprehensif dan yang dikurangi itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang punya dampak ekonomi kecil kemudian juga memiliki respons penularan kecil," pungkasnya.



Simak Video "Omicron Masuk RI, Ketua Satgas IDI Singgung Karantina 'Rp 40 Juta'"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT