.webp)
Naiknya kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan oleh varian Omicron membuat para pakar kesehatan khawatir dengan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di wilayah PPKM level 1 dan 2.
Guru Besar FKUI dan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada kecenderungan peningkatan angka kepositifan serta perkembangan angka reproduksi (reproductive number), yang menunjukkan potensi penularan di masyarakat, apalagi angka transmisi local varian Omicron juga terus meningkat.
"Di berita kita baca bahwa ada daerah yang disebut sebagai medan perang (battlefield) pertama melawan Omicron di negara kita, dan di daerah 'battlefield' itu disebutkan juga sudah ada beberapa kecamatan yang masuk 'zona Merah'," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, setidaknya di zona merah dalam suatu medan perang maka baik kalau upaya perlindungan kesehatan ditingkatkan, termasuk Evaluasi pelaksanaan PTM setidaknya dimulai di daerah-daerah itu," sambungnya.
Anak dihadapkan dengan risiko komplikasi berat yaitu Multisystem Inflammatory in Children Associated with COVID-19 atau MISC-C bahkan long COVID-19 jika terinfeksi. Hal ini tentu akan membahayakan anak terlebih jika berada di 'zona perang' atau wilayah yang paling terdampak COVID-19.
Prof Tjandra juga menyoroti penelitian di Afrika Selatan, kecenderungan anak di bawah 4 tahun untuk terinfeksi COVID-19 ternyata 49 persen lebih tinggi pada Omicron dibandingkan Delta.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan khawatir PTM 100 persen berisiko pada anak-anak usia 6-11 tahun.
"Anak ada yang usia 6-11 tahun itu adalah anak-anak SD dan di Indonesia saat ini anak-anak 6-11 tahun ini belum banyak divaksin," ujarnya dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Perkembangan Terkini kasus COVID-19 varian Omicron', Senin (24/1/2022).
"Mereka adalah kelompok rentan akan berisiko keluar rentan sekali terinfeksi. Saran saya pada pemerintah tolong ditinjau ulang kebijakan PTM terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun ini," lanjutnya.
(kna/up)
