.webp)
Pandemi tak kunjung usai, ada pesan optimistis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jika status COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat ingin segera dicabut tahun ini. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak pasokan tes COVID-19, perawatan pasien, hingga vaksin COVID-19 didistribusikan secara adil.
Hal ini dikarenakan tak ada satupun negara yang bisa 'bebas' dari COVID-19 saat negara lain masih kesulitan mengatasi lonjakan kasus dan risiko kematian yang tinggi di tengah keterbatasan fasilitas. Terlebih penyebaran varian Omicron sangat cepat, mendominasi di banyak negara.
"Di mana pun Anda tinggal, pandemi COVID-19 belum selesai," kata Tedros, dikutip dari Channel News Asia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ilmu pengetahuan memberikan bukti bahwa untuk memerangi COVID-19, jika vaksin dan 'alat perang' lainnya dibagikan secara global dalam solidaritas, kita dapat mengakhiri COVID-19 sebagai darurat kesehatan global tahun ini."
Negara-negara miskin kesulitan melakukan tes COVID-19 dan program vaksinasi. Negara berpenghasilan rendah hanya melakukan testing 0,4 persen dari 4,7 miliar tes COVID-19 di dunia.
Sementara vaksinasi satu dosis berada di 10 persen, sangat jauh dengan cakupan vaksinasi negara kaya yang bahkan untuk booster saja sudah melampaui 50 persen.
Karenanya, WHO mendesak deretan negara kaya untuk segera membayar perjanjian sumbangan dana sebesar US$ 16 miliar. Pasalnya, suntikan dana tersebut bisa membantu negara lain yang kesulitan mendapatkan akses vaksin, tes COVID-19, perawatan hingga alat pelindung diri (APD).
Menurut WHO, suntikan dana cepat ke Access to COVID Tools Accelerator (ACT-A) dapat mengakhiri status COVID-19 sebagai darurat kesehatan global atau pandemi tahun ini. ACT-A yang dipimpin WHO bertujuan untuk mengembangkan, memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan alat untuk mengatasi pandemi.
Hal ini dikarenakan banyak negara miskin yang kesulitan mengakses vaksin, saat negara-negara kaya lebih mudah mendapatkan akses tersebut. Melalui program ini, miliaran dosis vaksin COVID-19 gratis sudah diberikan ke sejumlah negara hingga pertengahan Januari.
Kebutuhan ini belum sepenuhnya tercukupi, masih ada kekurangan dana hingga US$ 23,4 miliar, untuk periode Oktober 2021-September 2022, sejauh ini baru US$ 800 juta yang terkumpul.
Oleh karena itu, skema tersebut menginginkan pembayaran US$ 16 miliar di muka dari negara-negara kaya demi menutup kesenjangan pembiayaan langsung, dengan sisanya didanai sendiri oleh negara-negara berpenghasilan menengah.
Simak juga video 'WHO Kembali Peringatkan Dunia soal Subvarian Omicron BA.2':
