Selasa, 12 Apr 2022 15:20 WIB

BPOM Sesalkan Industri Air Kemasan yang Tentang Regulasi BPA

Atta Kharisma - detikHealth
Permintaan air minum terus meningkat saat bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyesalkan produsen air kemasan yang menentang rencana pelabelan risiko Bisfenol A atau BPA pada galon guna ulang. BPA adalah bahan kimia berbahaya yang berpotensi menyebabkan kanker dan kemandulan bila dikonsumsi.

"Memang ada beberapa pihak, ini adalah industri-industri tertentu, yang merasa akan dirugikan padahal dengan pandangan yang salah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4/2022).

Hal ini ia ungkapkan dalam sebuah rapat DPR pada Senin (4/4) lalu. Ia menilai pelabelan risiko BPA tersebut sangat penting demi kesehatan publik, sehingga BPOM berkomitmen untuk memperjuangkan pengesahan kebijakan tersebut.

"Draft peraturan pelabelan BPA itu sebenarnya sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum, dan kami juga sudah menulis surat ke Presiden Joko Widodo, melalui Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, meminta agar draft tersebut segera difinalkan," tutur Penny.

Sambil menunggu pengesahan, lanjut Penny, BPOM akan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait potensi bahaya BPA pada galon guna ulang.

"Kegiatan itu akan paralel dengan proses pengesahannya," imbuhnya.

Dalam rapat DPR tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla mendesak BPOM segera menerbitkan regulasi pelabelan BPA pada semua kemasan pangan, termasuk pada air minum kemasan. Ia pun mengutip sebuah hasil penelitian terkait risiko BPA pada galon guna ulang berbahan plastik keras polikarbonat (PC).

"Penelitian mengatakan bahwa kelompok rentan, yakni bayi usia 6-12 bulan, berisiko 2,4 kali dan anak usia 1-3 tahun berisiko 2,12 kali dibandingkan kelompok dewasa usia 30-64 tahun," sebutnya.

"Artinya apa, pelabelan sudah mendesak dan tepat supaya bayi, balita dan janin tidak mengkonsumsi air galon guna ulang," sambung Ratu Ngadu.

Lebih jauh, ia menjelaskan residu BPA pada galon guna ulang bisa berpindah dari kemasan ke air akibat sejumlah faktor, salah satunya oleh paparan sinar matahari.

"Semakin tinggi suhu dan lama durasi kontak maka semakin banyak jumlah BPA yang dapat mencemari makanan atau minuman," terangnya.

Parahnya lagi, BPA yang melebihi ambang batas memiliki efek samping buruk untuk tubuh jika sampai termakan atau terminum dari kemasan yang digunakan.

"Efek samping bisa muncul adalah peningkatan risiko penyakit jantung, kanker, kelainan organ hati, diabetes dan gangguan otak serta perilaku pada anak kecil," papar Ratu Ngadu.

Selain itu, hasil uji post-market BPOM pada Januari 2022 terhadap level migrasi BPA pada galon guna ulang yang beredar luas di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang 'mengkhawatirkan'. Ini peringatan pertama BPOM setelah sebelumnya selama lima tahun berturut-turut menyatakan migrasi BPA pada galon guna ulang masih di level yang aman.

Karenanya, Ratu Ngadu menegaskan regulasi pelabelan BPA penting guna memastikan mutu dan keamanan galon yang beredar luas di masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya informasi yang akurat dan lengkap dari produk pangan, serta untuk memproduksi produk pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku.

Ratu Ngadu juga meminta BPOM mewaspadai manuver dari sejumlah pihak yang mungkin berupaya menjegal lahirnya regulasi pelabelan risiko BPA.

"Pihak-pihak tersebut sejatinya adalah kelompok yang lebih mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak kesehatan masyarakat," tukasnya.

Diketahui, regulasi pelabelan risiko BPA mendapat penentangan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, organisasi representatif industri air kemasan yang secara lantang dan terbuka menentang kebijakan tersebut.

Pejabat asosiasi menggambarkan inisiatif BPOM tersebut sebagai 'vonis mati' atas industri air kemasan yang sebagian besar menggunakan galon plastik polikarbonat. Menurut mereka, bila regulasi pelabelan tersebut disahkan publik akan beralih ke galon dengan kemasan plastik lunak yang bebas BPA.

Namun argumen itu dibantah Ratu Ngadu, yang mengatakan pelabelan risiko BPA tidak akan berpengaruh pada pasar. Sebagai contoh, ia menyebut penjualan rokok yang melejit meski pemerintah telah mewajibkan pemasangan label bahaya merokok di setiap kemasan yang beredar di pasaran.

"Yang terpenting adalah negara harus hadir untuk memberikan edukasi dan mengingatkan pada masyarakat terkait bahaya BPA," pungkasnya.

Sebagai informasi, draft peraturan BPOM tentang pelabelan risiko BPA antara lain mengharuskan produsen galon yang menggunakan kemasan plastik keras polikarbonat memasang label 'Berpotensi Mengandung BPA' terhitung tiga tahun sejak peraturan disahkan. Adapun produsen yang menggunakan galon dengan kemasan selain polikarbonat, diperbolehkan memasang label 'Bebas BPA'.



Simak Video "BPOM Setop Sementara Peredaran Cokelat Kinder"
[Gambas:Video 20detik]
(fhs/up)