Rencana Aturan Label BPA di AMDK, Pengusaha Dituntut Lebih Kreatif

ADVERTISEMENT

Rencana Aturan Label BPA di AMDK, Pengusaha Dituntut Lebih Kreatif

Jihaan Khoirunnissa - detikHealth
Kamis, 19 Mei 2022 14:37 WIB
Ilustrasi kandungan BPA dalam botol minum plastik.
Foto: Shutterstock
Jakarta -

Pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK) galon dinilai harus kreatif dan inovatif dalam menghadapi rencana pelabelan BPA free dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rencana pelabelan itu, menurut Manajer Regional PT. Sariguna Primatirta Tbk, produsen galon Cleo, Yohanes Catur Artiono justru harus menjadi tantangan bagi pelaku usaha AMDK untuk berinovasi memperbaiki produk ke arah kemasan bebas BPA.

BPA merupakan bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan galon plastik keras. Adanya paparan BPA pada kemasan pangan disebut dapat menyebabkan gangguan hormonal yang mengarah kepada kemandulan dan kanker.

"Kami sudah sejak lama memproduksi galon non-polikarbonat dan mencantumkan label BPA free. Karena kami sudah mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan kesehatan di masa depan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5/2022).

Diketahui, BPOM telah merilis rancangan perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada November 2021 lalu. Adapun salah satu pasal di dalamnya mewajibkan pencantuman tulisan 'Berpotensi Mengandung BPA' pada label AMDK kemasan galon polikarbonat atau plastik keras.

Rencana perubahan peraturan BPOM tersebut mendapatkan penolakan dari kalangan pengusaha AMDK. Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia atau Aspadin, misalnya, yang meminta BPOM tidak melanjutkan rencana tersebut. Aspadin mengklaim, jika disahkan peraturan pelabelan BPA akan memicu persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan industri AMDK galon.

Namun, Yohanes meminta pengusaha AMDK tidak melihat rencana BPOM itu sebagai momok menakutkan. Tidak hanya mendorong inovasi, rencana pelabelan itu juga sebenarnya menyasar produk-produk AMDK galon polikarbonat yang paparan BPA-nya melebihi batas aman yang ditentukan oleh BPOM.

"Kalau paparan BPA-nya di bawah batas yang ditentukan oleh BPOM, kenapa harus khawatir," jelasnya di webinar yang diselenggarakan oleh FMCG Insights dengan tema 'Pelabelan BPA: Menuju Masyarakat Sehat dengan Pasar Sehat' pada Kamis (21/4).

"Para pelaku usaha yang memproses dan memproses ulang galon polikarbonat dengan tidak benar, sehingga paparan BPA-nya melebihi batas aman, justru harus membuat inovasi," imbuhnya.

Dia menjelaskan melalui perubahan peraturan itu, BPOM pun mensyaratkan nilai batas deteksi BPA pada kemasan galon polikarbonat tidak melebih 0,01 bpj (bagian per juta).

Manajer Regional PT Sariguna Primatirta, Tbk, Dian Kosasih menambahkan pihaknya kini telah melakukan inovasi bagaimana galon-galon non-polikarbonat yang sudah tak layak agar pakai bisa didaur ulang menjadi galon layak pakai.

"Strategi kami adalah inovasi daur ulang 'bottle to bottle' agar kondisi kemasan kami tetap layak untuk masyarakat dan memenuhi regulasi yang sejak awal sudah kami antisipasi," kata Dian.

Sementara itu, ahli persaingan usaha dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tjahjanto Budisatrio mengungkapkan risiko paparan BPA sebagai eksternalitas negatif dalam industri AMDK, seperti halnya risiko nikotin dan tar pada industri rokok. Menurutnya dalam kondisi tersebut sudah sewajarnya pemerintah, dalam hal ini BPOM, turun tangan agar industri di masa depan tidak mengalami kegagalan pasar (market failure).

"Persaingan makin sehat justru ketika masyarakat makin sadar dengan dampak kesehatan. Produk yang menggunakan BPA otomatis akan terdorong untuk diperbaiki agar bisa tetap bersaing, sehingga terjadilah kondisi pasar yang contestable (kompetitif)," jelasnya.

Lebih lanjut Tjahjanto mencontohkan bagaimana sebelum aturan mengenai BPA muncul di Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa pada 2015, produsen perabot rumah tangga asal Swedia IKEA sudah memutuskan menghapus BPA dari semua produknya sejak 2012. Dikatakannya inovasi perusahaan itu sudah mengantisipasi dan melampaui perkembangan kebutuhan masyarakat kepada kesehatan.

"Produk mereka (IKEA) sampai sekarang survive (bertahan hidup). Artinya, seorang pengusaha, seorang produsen, itu harus kreatif dan inovatif karena bagaimanapun tuntutan masyarakat itu berkembang," jelasnya.

Di sisi lain, peneliti Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Dr. Ima Mayasari, MH menilai penyusunan rancangan perubahan peraturan BPOM telah mengadaptasi proses pembentukan peraturan yang disarankan organisasi negara-negara maju atau OECD. BPOM, kata dia telah melakukan apa yang disebut regulatory impact assessment dengan mempertimbangkan praktik-praktik hukum terbaik di negara-negara lain (international best practices), mengkaji dampak paparan BPA secara literatur dan laboratorium (evidence-based policy making), serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder engagement).

"Evidence-based policy making dan stakeholder engagement dari peraturan BPOM ini sangat kuat. BPOM bahkan melakukan pengecekan di laboratorium dan melakukan konsultasi publik dengan mengundang asosiasi pengusaha, organisasi konsumen, serta termasuk saya juga diundang sebagai akademisi," paparnya.

Karena itu, BPOM pasti mempertimbangkan dampak dari peraturan ini terhadap industri selain dampak kesehatan dari paparan BPA.

"Jadi, saya jawab tegas bahwa peraturan ini tidak akan mematikan kelanjutan industri," pungkasnya.

[Gambas:Video 20detik]



(ads/ads)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT