ADVERTISEMENT

Selasa, 21 Jun 2022 12:05 WIB

Epidemiolog UI: Tujuan Pelabelan BPA Semata untuk Lindungi Masyarakat

Inkana Izatifiqa R Putri - detikHealth
Ilustrasi kandungan BPA dalam botol minum plastik. Foto: Shutterstock
Jakarta -

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono menyoroti soal regulasi pelabelan bahan kimia Bisfenol A (BPA). Ia menilai para kalangan industri tak perlu berlebihan dalam merespons regulasi tersebut.

Sebab, menurut Pandu, BPA berpotensi bahaya pada kesehatan dan keselamatan publik. Di samping itu, regulasi pelabelan BPA justru menjadi upaya dalam mengedukasi masyarakat.

"BPA kan fungsinya menjadikan plastik keras dan jernih (tembus pandang, red), namun sayangnya bisa berpindah ke makanan atau minuman. Banyak penelitian menunjukkan kandungan BPA sudah ditemukan di cairan kemih dan pada binatang. Ini berbahaya, " kata Pandu dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan kekhawatiran soal bahaya BPA bersifat global. Hal ini melihat di banyak negara, terdapat regulasi yang mengatur kemasan pangan tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang mengandung BPA.

"Di beberapa negara bahkan ada kewajiban pelabelan 'Free BPA' (Bebas BPA), tujuannya untuk edukasi masyarakat," katanya.

Pandu pun menyebut saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah merampungkan peraturan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Sebagaimana diketahui, jenis plastik ini pembuatannya menggunakan BPA dan mendominasi pasar.

Adapun nantinya, lanjut Pandu, produsen galon jenis tersebut akan diwajibkan untuk mencantumkan label peringatan 'Berpontensi Mengandung BPA' terhitung tiga tahun sejak aturan disahkan. "Tujuan pelabelan BPA semata melindungi masyarakat. Jadi industri tak perlu berlebihan dalam bersikap," katanya.

Ia pun menambahkan saat ini produsen-produsen dunia seperti Danone di Prancis sudah mengganti wadah produknya ke jenis plastik yang bebas BPA. "Yang jadi pertanyaan, kenapa unit Danone di negara berkembang tidak mengadopsi hal serupa? Seharusnya sama-sama fair dong. Lagi pula ini kan hanya pelabelan. Masa label saja keberatan," ungkapnya.

Selain itu, Pandu menjelaskan penelitian dan riset mutakhir menunjukkan BPA juga dapat berdampak pada gangguan hormon kesuburan pria maupun wanita. Kandungan ini juga dapat memicu penyakit seperti diabetes dan obesitas, gangguan jantung, penyakit ginjal, kanker hingga gangguan perkembangan anak

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan BPOM, Rita Endang pun menyatakan terkait rancangan regulasi pelabelan BPA. Untuk tahap awal, regulasi ini hanya menyasar produk galon guna ulang.

Menurutnya, sekitar 50 juta lebih warga Indonesia sehari-harinya mengonsumsi air kemasan bermerek. Dari total 21 miliar liter produksi industri air kemasan per tahunnya, 22% di antaranya beredar dalam bentuk galon guna ulang. Dari yang terakhir, 96,4% berupa galon berbahan plastik keras polikarbonat.

"Artinya 96,4% itu mengandung BPA. Hanya 3,6% yang PET (Polietilena tereftalat)," kata Rita.

"Inilah alasan kenapa BPOM memprioritaskan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang," imbuhnya.

Respon Industri soal Regulasi Pelabelan BPA

Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Sofyan S. Panjaitan mengatakan semua pihak perlu mendukung dan mendorong lahirnya regulasi pelabelan BPA.

"Memang sudah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, khususnya via Label & Iklan Pangan," katanya.

Terkait tentangan dari kalangan industri atas regulasi ini, Sofyan menilai hal tersebut lantaran industri belum memiliki usulan yang sesuai atas redaksi pelabelan BPA pada kemasan galon guna ulang. Regulasi BPA nantinya dapat dikembangkan secara menyeluruh terhadap semua kemasan pangan berbahan plastik. Perbaikan tersebut, menurutnya, dapat berupa kewajiban pencantuman logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang tanpa terkecuali.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan perlunya penambahan label dengan redaksi 'Pilih Kemasan Plastik yang Aman Digunakan' atau yang senada, serta pencantuman barcode yang memuat beragam informasi produk, termasuk masa berlaku, jenis kemasan dan produsen.

Senada dengan Sofyan, Ketua Umum Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia Budi Dharmawan meminta agar pelaku depot air minum mendukung pemerintah dalam hal menjaga kesehatan konsumen.

Menurut Budi, wajar jika terjadi perubahan yang bersifat disruptif pada industri air minum kemasan. Terlebih bisnis air minum telah berumur lebih dari 50 tahun.

"Sejak awal kami sudah menyatakan dukungan kami ke BPOM. Kami melihat bahwa pelabelan tersebut pada dasarnya demi keamanan kesehatan konsumen dan dunia usaha justru mendatangkan keuntungan dengan pelabelan tersebut dengan cara mengadaptasi value chain dari bisnis itu sendiri," katanya.

"Unsur kepastian akan rasa aman bagi konsumen itu selayaknya menjadi prioritas dalam memproduksi pangan terkemas. Konsumen akan memilih produk yang mampu beradaptasi," imbuhnya.

Mengenai hal ini, Budi mengatakan Apdamindo mengantisipasi peningkatan kepedulian konsumen terkait keamanan produk dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah soal bahaya BPA pada galon dan bahaya plastik polikarbonat. "Karena ini terkait dengan kebiasaan masyarakat, tentunya perlu waktu untuk berubah," katanya..

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan turut mendukung regulasi pelabelan BPA. Ketua Bidang Program Keberlanjutan dan Dampak Kontribusi Sosial Gapmmi, Arief Susanto pun menyebut pihaknya akan ikut memberi masukan pada BPOM terkait regulasi pelabelan BPA.

"Prinsipnya kami percaya pemerintah dalam menentukan kebijakan selalu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk memberikan perlindungan bagi daya saing dan pertumbuhan industri dan sekaligus memberi perlindungan pada konsumen terkait keamanan pangan," pungkasnya.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT