ADVERTISEMENT

Jumat, 24 Jun 2022 13:00 WIB

Alasan MUI Tetapkan Vaksin COVID-19 Covovax dari India Haram

Vidya Pinandhita - detikHealth
Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin COVID-19 'Covovaxmirnaty' dari produksi India adalah haram. Ketetapan tersebut disebabkan temuan penggunaan enzim dari pankreas babi dalam proses produksi vaksin Covovaxmirnaty.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19, yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda.

"Ketentuan umum dalam fatwa ini dijelaskan, yang dimaksud dengan vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt adalah dengan nama Covovaxmirnaty," tertera dalam lama resmi MUI Digital, dikutip detikcom, Jumat (24/6/2022).

"Dalam fatwa tersebut menetapkan, vaksin COVID-19 produksi Serum Institute of India Pvt ini hukumnya adalah haram. Argumentasinya, karena dalam tahapan produksinya ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi," sambungnya.

Di samping itu, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 7 Febuari 2022 tersebut juga menyertakan 6 rekomendasi:

  • Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
  • Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang bersertifikasi halal.
  • Pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
  • Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
  • Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
  • Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.
(vyp/kna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT