ADVERTISEMENT

Selasa, 05 Jul 2022 15:46 WIB

Dirut BPJS: Bayar Rokok Rp 150 Ribu Bisa, Iuran Rp 42 Ribu Terasa Berat

Mochammad Fajar Nur - detikHealth
Jakarta -

BPJS Kesehatan baru saja melakukan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2021.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan masih banyak masyarakat yang merasa berat membayar iuran BPJS. Ia menyinggung beberapa di antaranya yang kerap mampu membeli rokok tetapi terkesan mengabaikan iuran kesehatan lantaran menilai jumlah yang perlu dibayarkan terlalu besar.

"Kalau bayar rokok, Rp 150 ribu sebulan masih oke, tapi kalau bayar iuran BPJS Kesehatan 42 ribu merasa berat," jelasnya dalam acara Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2021, Selasa (5/7/2022).

Gufron mengatakan tidak sedikit kasus masyarakat lupa membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga ketika dibutuhkan mengalami kesulitan. Padahal, saat ini BPJS Kesehatan menyediakan ratusan layanan untuk membayar iuran.

"Tiap hari saya menerima keluhan dia lupa bayar. Pada saat sakit atau kecelakaan tiba-tiba butuh, mereka kesulitan. Untuk pengumpulan iuran BPJS memiliki kader JKN yang melakukan fungsi edukasi, sosialisasi, pengumpulan iuran pada masyarakat," sambungnya.

Jumlah Iuran BPJS Kelas 1, 2, 3

Kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan dikelompokkan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran BPJS sesuai yang dikehendaki.

  • Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan
  • kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan
  • kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI, iurannya sebesar Rp 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.

Adapun peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5 persen dari upah. Rinciannya adalah 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja

(mfn/naf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT