ADVERTISEMENT

Rabu, 06 Jul 2022 19:30 WIB

Terungkap Alasan PPKM Level 2 Jabodetabek Cuma Bertahan Sehari

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
PPKM batal level 2 di wilayah Jawa-Bali, termasuk Jabodetabek. Adanya pembatalan aturan PPKM batal tersebut adalah hasil revisi dari pemerintah. Terungkap alasan PPKM Level 2 Jabodetabek cuma bertahan sehari. Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta -

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jabodetabek batal lanjut ke level 2. Usai sehari diterapkan, pemerintah merevisi aturan PPKM per Rabu (6/7/2022) kembali ke level 1.

Bukan tanpa alasan, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Bina Adwil, Kemendagri) Safrizal menyebut pembaharuan level PPKM merujuk data kasus COVID-19 Jabodetabek sepekan terakhir. Ada indikasi puncak kasus Omicron akibat BA.4 dan BA.5 sudah terlewati.

"Meskipun berdasarkan indikator transmisi komunitas wilayah aglomerasi jabodetabek berada pada level 2, tetapi dalam satu minggu terakhir kami melihat terjadi tren pelandaian (flattening) yang mengindikasikan wilayah aglomerasi telah melewati puncak," beber dia dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (6/7).

"Dengan perkembangan tersebut, kami memperkirakan wilayah aglomerasi jabodetabek dapat kembali ke level 1 dalam 1 atau 2 minggu ke depan," lanjut dia.

Safrizal melanjutkan, pertimbangan tersebut juga didasari oleh pemantauan kasus COVID-19 rawat inap dan kematian yang tetap rendah, sehingga revisi Jabodetabek kembali ke level 1 dimungkinkan.

"Langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga aspek kesehatan dg memperhatikan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut," sambung dia.

Perubahan PPKM yang berlangsung dalam sehari ini menuai pro dan kontra di kalangan pakar. Ada yang setuju lantaran perkembangan kasus COVID-19 cenderung dinamis, tetapi kontra juga tidak bisa dihindari.

Misalnya, menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman Universitas Griffith Australia, perubahan semacam ini bisa mengurangi rasa percaya di kalangan publik atau masyarakat.

"Saya kira ini penting bahwa pemerintah ini punya ukuran yang jelas tegas dan konsisten. Untuk apa? untuk membangun trust kepercayaan publik, ini upaya untuk mengendalikan, ini untuk kepentingan publik. Antara lain apa? kejelasan informasi. Bahwa ada perbedaan, ada perubahan dalam waktu singkat, memungkinkan, tapi harus dikomunikasikan sebelumnya," ujarnya pada detikcom, Rabu (6/7).

"Ini yang saya sangat sayangkan, dalam strategi komunikasi risiko, yang namanya konsistensi, kejelasan pesan, termasuk juga sinergi, keseragaman pesan yang disampaikan antar unit, antar sektor di pemerintah dan tentu antar pejabat ini menjadi penting. Dan ini membangun kepercayaan dan ini berpengaruh ke program lainnya," pungkas dia.



Simak Video "Ahli: Level PPKM Jadi Payung Strategi Protokol Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT