Duduk Perkara Kisruh Dokter Radiologi Klinik Bawa-bawa Nama Terawan

ADVERTISEMENT

Duduk Perkara Kisruh Dokter Radiologi Klinik Bawa-bawa Nama Terawan

Vidya Pinandhita - detikHealth
Senin, 10 Okt 2022 14:01 WIB
Anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP berbicara soal singkatan korona yakni komunitas rondo mempesona.
Eks Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Nama eks Menteri Kesehatan RI dr Terawan Agus Putranto kembali disebut-sebut. Kali ini, dalam tuntutan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

PDSRKI menduga, IDI tak kunjung menggubris organisasi profesi mereka lantaran masih sentimen pada Terawan yang sempat ditunjuk menjadi Ketua Umum PDSRKI.

Sekretaris Umum Kolegium Radiologi Indonesia, dr Andi Darwis SpRad(K) menjelaskan, awalnya timbul dualisme perhimpunan dokter spesialis radiologi. Pertama yakni Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) yang kini diakui IDI, kemudian PDSRKI yang tak kunjung dilantik IDI. PDSRKI merupakan hasil perubahan nama dari PDSRI

Yang menjadi masalah, berdasarkan Kongres Nasional (Konas) di Bali pada 13-15 April 2018, kewenangan untuk membuat Surat Tanda Registrasi (STR) hanya ada pada PDSRKI, mengandalkan tanda tangan ketua sertifikat kompetensi dr Aziza G, SpRad(K). Hanya STR dari PDSRKI tersebutlah yang bisa diterima oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk kemudian diproses menjadi Surat Izin Praktik (SIP).

"Kalau menggunakan sertifikat kompetensi yang bukan tanda tangan dr Azizah, saat awal langsung ditolak. Akan diberikan surat (berisi anjuran) tolong ganti sertifikat kompetensi. Kita juga membuat sertifikasi yang baru untuk dokter radiologi baru," jelasnya saat ditemui detikcom di Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022).

Memang, tanpa pelantikan IDI pun, PDSRKI tetap bisa memproses dokter-dokter lulusan program studi radiologi yang membutuhkan pembuatan STR. Namun pihaknya berharap, IDI bisa memberikan penjelasan terkait alasan enggan melantik dan mengakui keberadaan PDSRKI.

"Paling tidak IDI harus tunjukan kenapa mereka tidak mau melantik kami. Itu saja," imbuh dr Andy.

Sudah 'Kick' Terawan, Tetap Tak Digubris IDI

Berdasarkan Konas di Bali pada 2018, Terawan sempat ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih PDSRKI periode 2019-2023. Namun gegara tak kunjung dilantik IDI, dr Andi menjelaskan, pihaknya sampai telah mengeluarkan Terawan dari keanggotaan.

Mengingat pada Maret 2022, IDI memecat Terawan dari status keanggotaannya di IDI.

"IDI selalu menganggap bahwa kami itu tidak sah, karena menganggap bahwa dr Terawan itu masih dihukum, nggak boleh jadi ketua. Ini cerita yang panjang. Kita Konas 2018 Desember, Januari langsung memproses untuk langsung dilantik oleh IDI. Ditolak, karena ada dr Terawan di situ. Tapi saat dr Terawan menjadi Menteri Kesehatan diberikan PLT ke dr Firman ketua bidang organisasi, kita masukkan lagi. Tetap tidak dilantik. Padahal dikatakan bahwa dr Terawan sudah dikeluarkan," ungkapnya.

"Sesudah rapat kerja di Manado pada Maret 2022, dr Terawan memberikan tugas sebagai pelaksana PLT (pada dokter lain), kita masukkan lagi. Tetap tidak digubris. Jadi benar-benar IDI itu sangat alergi pada kami," pungkas dr Andi.



Simak Video "IDI Resmi Pecat Dokter Terawan Dari Keanggotaan"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/vyp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT