Eks Ketum IDI Sarankan Omnibus Law Tak Persoalkan Izin Praktik Dokter

ADVERTISEMENT

Eks Ketum IDI Sarankan Omnibus Law Tak Persoalkan Izin Praktik Dokter

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Minggu, 04 Des 2022 17:03 WIB
Medical team nurse feeling tired and sad from working to cure patients during covid 19 pandemic. Young woman take a break sitting close her eyes and rest after hard work at emergency case in hospital.
Salah satu kontroversi seputar RUU Kesehatan juga menyinggung soal izin praktik (Foto: Getty Images/iStockphoto/Kiwis)
Jakarta -

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih ikut bersuara soal pro-kontra RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurutnya, pembahasan terkait perubahan perundang-undangan sebaiknya tidak mempersoalkan hal-hal administratif seperti perkara surat izin praktik (SIP).

"Hal-hal yang bersifat administratif, itu tempatnya bukan UU, tapi peraturan di bawah UU, kalau sudah omnibus itu hal-hal yang strategis, yang mesti diselesaikan," sebutnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2022).

Daeng menyarankan pihak pemerintah, bersama organisasi profesi melakukan dialog bersama untuk merumuskan perubahan yang terbaik mendorong masalah utama kesehatan. Lima di antaranya yang disinggung Daeng ialah kematian ibu dan anak, persoalan gizi buruk dan stunting, penanganan infeksi, hingga teknis jaminan kesehatan nasional (JKN) masyarakat.

"Dengan Omnibus Law ini harus tuntas, penanganan infeksi, penyakit infeksi, penyakit ini agak kedodoran kan pandemic kemarin, nah ini harus di-address ini, dokter spesialis kita masih kurang nah ini harus di-address, masalah JKN masih banyak saudara-saudara kita yang miskin nggak punya kartu, pelaksanaan di lapangan masih semrawut. Ini kan diskusinya malah SIP," sambung Daeng.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung belum ada draft resmi terkait RUU Kesehatan Omnibus Law. Perjalanan Omnibus Law hingga masuk ke Prolegnas Prioritas 2023 menurutnya masih panjang, karenanya kegaduhan yang mendadak timbul yakni penolakan, dinilai terlalu dini.

Dalam kesempatan serupa, Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono juga meminta badan legislatif membuka ruang diskusi secara luas. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga melibatkan sejumlah dokter di Indonesia.

Misalnya, ia menyinggung ada laporan sulit praktik para dokter spesialis lulusan luar negeri. "Sebanyak mungkin melakukan dialog dalam waktu singkat ini, baik di pusat maupun daerah, dokter di indonesia maupun luar negeri. Kemarin sampai ada laporan dokter-dokter luar negeri sulit praktik di sini, hingga ada yang mencetus Forum Dokter Susah Praktik," kata dia.



Simak Video "Pakar IDI Peringatkan soal Lonjakan Covid-19: Berhati-hati dan Bersiap"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT