Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi ikut merespons hal itu. Ia mengklaim biaya pendidikan kedokteran tak jauh berbeda dengan fakultas lain termasuk dalam biaya SPP. Beban biaya selama menjalani masa PPDS menurutnya lebih besar pada kebutuhan hidup sehari-hari.
''Biaya pendidikan dokter spesialis, tentunya kewenangan ada di fakultas, sama dengan biaya pendidikan yang lain, dia ada SPP dan sama, nilai dari SPP pun nggak mahal, yang mahal itu biaya hidup," cerita dr Adib saat konferensi pers IDI, Selasa (13/12/2022).
Ia menuturkan pengalaman selama menjalani PPDS sebelumnya memiliki beban biaya hidup dengan tiga anak. Kebutuhan tersebut akan sangat terbantu dengan adanya program beasiswa, sehingga ia mendorong insentif tidak hanya diberikan pada kebutuhan biaya pendidikan.
"Tolong dibantu juga biaya hidupnya," pinta Adib.
IDI disebutnya mendukung kemudahan pemberian insentif pada dokter residen atau calon dokter spesialis. Menurutnya, perlu ada kejelasan petunjuk teknis untuk proses pencairan dana tersebut, termasuk apakah bisa langsung diberikan dalam wewenang Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.
"Ini yang perlu kita dorong, tinggal upaya implementasi pelaksanaan aturan saja. Yang sudah mengalokasikan, untuk teman-teman residen dan kami concern selama ini kami mensupport teman-teman PPDS diberikan insentif," pungkas dia.
Next: Keluhan Dokter Residen
Simak Video "Video Guru Besar FKUI Tuding Menkes Bikin Distribusi Dokter Tak Merata"
(naf/kna)