Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah kerangka kerja terkait pengendalian tembakau yang diajukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal konsumsi tembakau yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu faktor tingginya angka penyakit tidak menular sehingga berpotensi membebani pembiayaan kesehatan.
"Hanya tinggal lima negara di dunia yang belum menandatangani (FCTC) termasuk Indonesia dan hanya Indonesia yang belum menandatangani di (negara) Asia," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi, sekaligus koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), dalam Dialog Nasional bersama Capres dan Cawapres 2024 Tentang Kesehatan, Selasa (16/1/2024).
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024, asosiasi kesehatan menyoroti komitmen dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai sejumlah isu kesehatan. Salah satu yang disorot adalah komitmen terkait ratifikasi FCTC dan pengendalian tembakau.
Terkait isu tersebut, Tim Pemenangan Nasional Pemenangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya hanya menyebut akan mengupayakan penguatan promotif-preventif bagi masyarakat khususnya yang ingin berhenti merokok.
"Saya tidak bisa berkomentar jauh karena itu dimensinya bukan hanya kesehatan. Tapi kalau soal kesehatan, dalam kaitannya dengan upaya promotif preventif dan kaitannya dengan pengendalian tembakau, mestinya upaya prevensi dan mempermudah akses untuk orang berhenti merokok itu harus diperkuat," kata anggota Timnas AMIN dr Ganis Irawan.
Komitmen tegas soal pengendalian tembakau juga belum terdengar dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Mengenai rencana pengendalian tembakau, yang lebih disoroti adalah terkait upaya perkuatan promotif dan preventif di masyarakat.
"Yang lebih dibutuhkan bagaimana kami menunjukkan komitmen terhadap preventif promotif. Ganjar-Mahfud akan mengalokasikan dana lebih dari 5 persen dari apbn (untuk kesehatan), itu kita sdh anggarkan," ujar kata perwakilan Timses Ganjar-Mahfud dr Dripa Sjabana.
NEXT: FCTC dan persoalan rokok di Indonesia
Simak Video "Video Peringatan WHO buat Semua Negara: Atur Ketat Penjualan Rokok Elektrik Dkk"
(kna/up)