.webp)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyidak produk obat herbal berbahan alam ilegal alias tidak berizin. Produk-produk ini diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) seperti dexamethasone, paracetamol, dan piroxicam.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan obat berbahan alam tidak bisa dicampur dengan BKO. Pasalnya, penggunaan bahan kimia tersebut harus dengan pengawasan dokter.
"Agen tersebut memproduksi obat bahan alam yang tidak ada izin edar Badan POM, tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, persyaratan keamanan dan manfaat, dan persyaratan mutu," kata Taruna Ikrar dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebulan Produksi hingga 4.800 Botol
Obat-obat tersebut diproduksi di sebuah kontrakan Kabupaten Kampar, Riau. Taruna mengatakan proses produksi obat-obat tersebut juga tidak sesuai standar, sehingga ditakutkan adanya kontaminasi dengan mikroorganisme hingga logam-logam berat.
"Sudah melakukan produksi selama sembilan bulan, dengan kapasitas produksi 2.400 hingga 4.800 botol per bulan," katanya.
Obat berbahan herbal diedarkan dengan nama berikut:
- Jamu Dwipa Cap Tawon Klanceng Pegal Linu
- Pegal Linu Asam Urat Cap Jago Joyokusumo
Keduanya dijual dengan klaim khasiat pereda pegal linu dan asam urat.
Bahaya Mengonsumsi Obat Bahan Alam Mengandung BKO
Taruna menambahkan, BKO yang terdapat pada obat bahan alam yang tidak sesuai indikasi dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan.
"Misalnya dexamethasone, paracetamol, dan piroxicam dapat menyebabkan efek samping gangguan pertumbuhan, osteoporosis, gangguan hormon, gagal ginjal, dan kerusakan hati," ujar Taruna.
"Bayangin rakyat kita memakai ini dan berdampak seperti itu kan sangat berbahaya," sambungnya.
Hukuman Penjara Maksimal 12 Tahun
Taruna mewanti-wanti kepada para oknum yang masih berbuat 'nakal' dalam memproduksi obat tradisional dengan tambahan bahan kimia, bahwa ada tuntutan pidana yang menanti.
"Kita punya Undang-undang, berdasarkan Pasal 435 juncto Pasal 138 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku pelanggaran dapat dikenakan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," tegasnya.
NEXT: Upaya BPOM Selamatkan Industri dan UMKM Obat Bahan Alam RI
Taruna menambahkan langkah yang dilakukan BPOM bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyidak agen-agen yang memproduksi obat bahan alam mengandung BKO ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas.
Selain mencegah banyak masyarakat yang terimbas dampak buruk dari bahan kimia tersebut, Taruna berusaha memastikan bahwa industri dan UMKM obat berbahan alam di Indonesia bisa 'selamat'.
"Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah upaya melindungi UMKM di bidang obat alam yang benar. Di Indonesia sendiri terdapat 151 industri obat bahan alam dan ada 1.002 UMKM obat bahan alam," katanya.
Taruna juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam membeli obat-obat berbahan alam. Hal ini agar terhindar dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.
"Satu selalu menerapkan CEK KLIK. Cek kemasan, terus lihat labelnya jangan sampai abal-abal, kemudian izin edarnya, kemudian cek kedaluwarsanya," katanya.
"Kemudian membeli dari sarana penjualan yang terpercaya, apotek atau toko yang berizin, bukan hanya lewat sosial media," tutupnya.
