.webp)
Gelombang protes para dokter terkait independensi kolegium pasca penerbitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berlanjut. Kini, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) ingin menyurati Presiden Prabowo Subianto.
Ketua AIPKI Wilayah II Taufik Fredrik Pasiak mengatakan bahwa ini merupakan suatu keputusan yang berpotensi 'salah arah', sehingga pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan Presiden Prabowo.
"Kita dekan-dekan, AIPKI ya dalam hal ini saya mewakili, bahwa ini sudah akan salah arah. Makanya kami meminta ke Presiden Prabowo untuk meninjau lagi ini kebijakan-kebijakan Menteri Kesehatan. Soal dia (Menkes) akan diganti atau tidak, itu otoritas Presiden," kata Taufik saat ditemui usai aksi 'Mimbar Bebas Salemba Bergerak', di Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan mulai, ada surat-surat (ke Presiden), pembicaraan pribadi, bahkan mungkin sudah sampai ke pak Presiden," sambungnya.
AIPKI sendiri menilai bahwa Kemenkes memiliki niat yang bagus untuk memperbaiki sistem pendidikan kesehatan di Indonesia. Hanya saja, pakar di bidangnya juga harus dilibatkan sebelum mengambil sebuah keputusan.
"Karena ilmu, kemudian etik, moral, akhlak, sekaligus proses pendidikan itu bukan proses sederhana, apalagi (yang diurus) nyawa manusia ini," tutupnya.
(dpy/up)
