.webp)
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BPOM diundang untuk memberikan penjelasan terkait peran dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.
"Sejak awal, BPOM telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan secara maksimal. Tentunya, hal ini kami lakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami," ungkap Taruna, Selasa (1/7/2025).
Salah satu bentuk dukungan konkret BPOM adalah melalui pembekalan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Lebih dari 900 trainer telah disiapkan untuk melatih 32 ribu SPPI yang akan dikerahkan ke berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan MBG di lapangan.
Dari sisi keamanan pangan, BPOM menyatakan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi risiko dilakukan secara aktif, termasuk pemantauan kasus-kasus yang terkait dengan dugaan keracunan MBG.
19 Kasus Keracunan Pangan MBG
Sejak 6 Januari hingga Juli 2025, tercatat ada 19 dugaan kasus keracunan pangan yang terjadi di 12 provinsi, dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.
Sebagai bagian dari sinergi lintas sektor, BPOM juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional. "Kami tetap konsisten dan berkomitmen terhadap MoU tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden yang dalam waktu dekat akan diundangkan," tambah BPOM.
Tak hanya itu, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana penyedia pangan MBG, termasuk sarana produksi susu pasteurisasi yang menjadi salah satu menu program ini. Pemeriksaan dilakukan di beberapa daerah seperti Bogor, Surabaya, dan Bandung untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang akan dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG.
Melalui langkah-langkah ini, BPOM berharap dapat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga aman dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.
(naf/kna)
