.webp)
Ini karena provinsi tersebut mampu menurunkan angka kesakitan malaria dari 112 per 1.000 pada tahun 2009 menjadi 2,4 per 1.000 penduduk pada akhir tahun 2015. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Andreas Ciokan, MM, program pengendalian malaria di Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan melalui strategi EDAT atau Early Diagnosis and (Prompt) Treatment.
Strategi tersebut dilakukan salah satunya dengan pembentukan Juru Malaria Kampung (JMK) dan Juru Malaria Perusahaan (JMP). Keduanya direkrut dari penduduk setempat, diberi pelatihan sehingga dapat melakukan diagnosis dengan Rapid Test Malaria dan memberi obat malaria sesuai panduan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah tenaga kesehatan kami terbatas, ini persoalan utama. Maka dari itu kami buat pelatihan dengan mengikutsertakan masyarakat menjadi JMK dan JMP. Minimal ada 1-2 per kampung. Prioritas yang dipilih adalah ibu-ibu karena hampir selalu ada di rumah," ujar Andreas dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Selain itu, obat malaria yang diberikan pusat juga dikemas ulang supaya lebih mudah diberikan pada masyarakat. Obat malaria dikemas berdasarkan kategori berat badan dan tiap kategori diberi warna khusus.
Apotek, warung dan kios juga sudah tidak diperkenankan menjual obat-obat malaria seperti Chloroquin, Suldox, Fansidar, Malarex dan Nifaquin. Alasannya, obat-obat tersebut sudah tidak lagi dianjurkan sebagai obat malaria.
Masyarakat yang memiliki keluhan demam atau curiga malaria, dianjurkan untuk langsung cek ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. "Kalau panas, jangan malah beli obat ke warung, tapi ke puskesmas atau ke JMK dan JMP," imbuhnya.
Yang tak kalah penting, semua puskesmas diberikan satu buah Malaria Kit, yaitu lemari khusus yang berisi peralatan logistik dan obat malaria sehingga obat malaria selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.
Baca juga: Antisipasi Wabah Penyakit Tropis, Pendekatan Ini yang Dipakai Peneliti Indonesia
(ajg/vit)
